Triliunan untuk Makan Bergizi, Nasib Guru Honorer Masih Terkatung-katung

Tak berhenti di situ. Muchlis juga menyoroti aroma bisnis dan kepentingan yang kian kuat. Program ini seolah berubah jadi ladang basah. Para politisi dan pejabat konon berlomba jadi mitra pengusaha dalam rantai pasokannya. Ketika urusan perut anak sekolah sudah diwarnai rebutan proyek, apa yang bisa kita harap?

"Ketika program publik berubah menjadi ladang bisnis dan kekuasaan, maka yang dikorbankan adalah rasa keadilan. Negara seolah abai terhadap pengabdian guru honorer yang telah puluhan tahun berjuang,"

Tambahnnya lagi. Kritik ini, jelas Muchlis, bukan berarti menolak pentingnya gizi anak. Tapi lebih sebagai alarm peringatan. Pemerintah dinilai keliru menata prioritas. Anggaran negara harusnya digunakan dengan lebih adil dan efisien, berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan dan telah lama berjuang di pinggiran.

Maka, ia mendesak agar penyelesaian nasib guru honorer jadi agenda utama. Bukan sekadar janji kampanye yang selalu terlupakan setelah kekuasaan diraih.

"Kalau negara punya triliunan rupiah, seharusnya luka lama para guru honorer disembuhkan lebih dulu,"

Pungkasnya. Sebuah pernyataan yang menggambarkan kekecewaan mendalam sekaligus harapan yang tertunda.