Oleh: Dr. Rakhmad Agung Hidayatullah, S.T., M.M.
Kampus-kampus kita sekarang ini sibuk sekali dengan urusan penilaian. Semua serba harus tercatat, terukur, dan terlapor. Dosen sibuk menghitung beban kerja, staf administrasi memenuhi indikator kinerja, sementara pimpinan sibuk menyusun laporan demi laporan. Sejak Kementerian Pendidikan meluncurkan kebijakan Indikator Kinerja Utama (IKU) beberapa tahun silam, sistem e-kinerja pun menjamur di hampir setiap perguruan tinggi.
Di atas kertas, semuanya tampak bergerak maju. Angka-angka naik, dokumen semakin rapi, akuntabilitas pun jadi jargon utama. Tapi, ada kegelisahan yang tak bisa diwakili oleh grafik atau tabel. Sebuah pertanyaan menggelitik: apakah kerja-kerja akademik kita masih punya rasa? Masihkah ia bermakna?
Tekanan ini bukan cuma perasaan. Memang, publikasi ilmiah Indonesia melonjak drastis belakangan ini. Bahkan, kita pernah masuk jajaran tiga besar dunia dalam jumlah karya yang terindeks Scopus. Namun begitu, banyak kajian mengungkap fakta lain. Lonjakan kuantitas itu ternyata tak selalu berbanding lurus dengan kualitas sitasi, apalagi relevansi riset untuk menjawab persoalan riil di masyarakat. Publikasi bertumpuk, tapi jurang antara menara gading dan realitas sosial tetap saja menganga.
Fenomena ini, rupanya, tak cuma terjadi di sini. Laporan OECD mengonfirmasi bahwa dosen di berbagai negara juga terbebani oleh administrasi yang kian rumit. Waktu yang mestinya dipakai untuk mengajar dan meneliti, justru habis untuk mengisi laporan, mengevaluasi, dan memenuhi tuntutan kepatuhan institusional. Dalam jangka panjang, situasi ini berisiko menggerus kualitas refleksi akademik dan kepuasan kerja para pengajar.
Beban di tingkat individu dosen pun makin berat. Di luar tuntutan Tri Dharma, seabrek pelaporan lain menunggu: BKD, SISTER, SINTA, IKU, plus e-kinerja internal kampus masing-masing. Energi akademik banyak tersedot hanya untuk memastikan setiap aktivitas "terbaca" oleh sistem. Akibatnya, sebuah kerja dianggap sah bukan karena dampaknya, melainkan karena berhasil diunggah dan diverifikasi.
Masalahnya, tentu saja, bukan terletak pada sistem akuntabilitas itu sendiri. Kampus harus transparan, apalagi yang menggunakan anggaran negara. Persoalan muncul ketika penilaian bergeser dari sarana menjadi tujuan utama. Kampus jadi terlalu sibuk menghitung, sampai lupa menimbang makna di balik angka-angka itu.
Dalam keseharian, efeknya terasa betul. Riset sering dikejar karena skor dan klaster, bukan urgensi keilmuannya. Pengabdian masyarakat dirancang agar cocok dengan rubrik, bukan lahir dari kebutuhan riil warga. Pengajaran dipenuhi dokumen perencanaan yang sempurna, sementara relasi personal dosen dan mahasiswa justru makin renggang. Kinerja tampak gemilang di data, tapi rasa keterhubungan dengan jiwa pendidikan malah memudar.
Ini melahirkan kelelahan yang unik. Bukan sekadar lelah fisik, tapi lebih pada kelelahan moral. Banyak akademisi bekerja keras, namun merasa asing dengan pekerjaannya sendiri. Sistem e-kinerja yang awalnya dimaksudkan untuk mendongkrak mutu, justru kerap dirasakan sebagai mesin kepatuhan belaka. Yang penting tercatat, bukan direnungkan. Yang utama memenuhi kotak indikator, bukan memperdalam makna.
Di titik ini, kita perlu jeda. Pendidikan tinggi bukan pabrik yang outputnya cuma angka. Ia adalah ruang hidup untuk membentuk manusia dan pengetahuan. Kalau seluruh energi hanya dikerahkan untuk memenuhi indikator, risikonya besar: orientasi kerja akademik bergeser dari pengabdian ke pencapaian semata, dari amanah ke sekadar administrasi.
Artikel Terkait
Prabowo Perintahkan Percepatan Industri Logam Tanah Jarang
Tito Karnavian Blusukan, Ungkap Peta Pemulihan Pascabencana Sumatera
Anis Matta: Dunia Menuju Konflik Global Lebih Berbahaya Mulai 2026
Cinta dan Misteri Berkembang di Tengah Pelarian Berbahaya