Ramadan di Yerusalem: Akses ke Al-Aqsha Dikencangkan, Ibadah Dibatasi

Yerusalem – Peringatan keras datang dari Pemerintah Provinsi Yerusalem. Mereka menyoroti langkah-langkah Israel yang dinilai bakal membatasi akses warga Palestina ke kota ini, khususnya ke Masjid Al-Aqsha, selama Ramadan nanti. Menurut mereka, ini bukan sekadar pembatasan biasa. Langkah-langkah itu digambarkan sebagai pelanggaran nyata terhadap kebebasan beribadah sebuah eskalasi yang terkesan sewenang-wenang dan dibuat-buat.

Lewat sebuah pernyataan tertulis yang dirilis Rabu lalu, pemerintah provinsi mengungkapkan bahwa rencana pembatasan itu berawal dari rekomendasi komite keamanan nasional parlemen Israel. Intinya, mereka mau membatasi jumlah dan kategori jemaah dari Tepi Barat yang boleh masuk ke Yerusalem. Bagi pihak Palestina, ini jelas dianggap sebagai hukuman kolektif. Lebih dari itu, sebuah pelanggaran serius terhadap hak-hak beragama mereka.

“Rekomendasinya mencakup pembatasan berdasarkan angka dan usia,” begitu bunyi pernyataan itu. Rencananya juga disertai dengan operasi penangkapan dan pengejaran yang mereka sebut sebagai bagian dari skema “preventif”. Tujuannya? Untuk mengencangkan cengkeraman kontrol atas Yerusalem dan menambah belenggu terhadap kebebasan beragama warga Palestina, baik dari Tepi Barat maupun Gaza. Mereka memperingatkan agar rekomendasi ini jangan sampai benar-benar diterapkan di lapangan.

Di sisi lain, situasi di lapangan sudah memanas. Pemerintah daerah mencatat serangan-serangan oleh pemukim ke Masjid Al-Aqsa kian menjadi-jadi. Pelanggaran yang terjadi disebut-sebut belum pernah terjadi sebelumnya, dan semua itu didukung langsung atau tidak oleh otoritas Israel. Sejak Oktober 2023 lalu, sistem izin yang berbelit dan batasan usia yang ketat sudah diberlakukan. Akibatnya, ratusan ribu warga Palestina praktis terhalang untuk mendatangi Al-Aqsha, kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit.

Bagi banyak warga di Tepi Barat dan Gaza, Ramadan sebenarnya adalah kesempatan emas. Satu-satunya momen dalam setahun di mana mereka punya harapan untuk bisa menginjakkan kaki di Yerusalem, mengingat sepanjang tahun akses itu nyaris tertutup sama sekali.

Namun begitu, kenyataannya justru makin suram. Ramadan tahun 2024 dan 2025 disebut mengalami pembatasan yang benar-benar ekstrem. Jumlah jemaah yang diizinkan masuk ke Yerusalem dipatok hanya 10.000 per minggu, itu pun hanya pada hari Jumat. Prosedurnya jadi rumit: butuh izin yang sulit, kartu identitas magnetik yang tidak mudah didapat, plus aturan usia ketat untuk pria, wanita, dan anak-anak.

Belum cukup sampai di situ. Jemaah juga dipaksa meninggalkan masjid sebelum malam tiba. Alhasil, Al-Aqsha sering terlihat sepi. Dampaknya langsung terasa: jumlah jemaah shalat Jumat yang biasa mencapai 250.000 sebelum Oktober 2023, anjlok drastis. Pada Jumat kedua Ramadan 2025, hanya sekitar 80.000 orang yang hadir.

Ada lagi yang bikin pilu. Untuk pertama kalinya sejak 2014, otoritas Israel melarang ibadah malam dan itikaf di Al-Aqsha pada malam Jumat dan Sabtu. Jemaah dipaksa keluar. Ini, kata mereka, semakin mempertegas kendali Israel yang tak pernah terjadi sebelumnya atas situs suci tersebut.

Pernyataan itu juga menyoroti kebijakan yang terasa diskriminatif di seluruh Yerusalem. Kawasan permukiman Palestina dan jalan utama ditutup selama hari raya Yahudi, justru untuk memudahkan ratusan ribu pemukim masuk ke Al-Aqsha, Tembok Barat, dan Kota Tua.

Sementara itu, warga Palestina malah menghadapi pembatasan ketat saat hari raya Islam dan Kristen, terutama di bulan Ramadan. Efeknya, kota berubah jadi semacam zona militer tertutup. Pos-pos pemeriksaan berjubel di sekitar Al-Aqsa dan Kota Tua.

Tak cuma itu. Kebijakan ini juga diwarnai serangan pemukim terhadap warga Palestina, plus pembatasan akses umat Kristen ke Gereja Makam Kudus saat perayaan penting mereka.

Ramadan tahun lalu juga meninggalkan catatan kelam. Di dalam Masjid Al-Aqsha sendiri, pembatasan terjadi secara masif. Polisi Israel hadir terus-menerus selama shalat, melakukan pemeriksaan yang mengganggu terhadap jemaah dan tenda itikaf. Siapa saja yang masuk tanpa izin, langsung berisiko ditangkap.

Pemerintah provinsi menegaskan, langkah-langkah ini bukan cuma soal agama. Dampaknya merembet ke ekonomi Yerusalem. Aktivitas komersial terkait Ramadan ikut terpukul, yang akhirnya memperberat beban sosial dan ekonomi warga Palestina di kota itu.

Di akhir pernyataan, mereka memperingatkan bahwa semua kebijakan ini adalah bagian dari strategi Israel yang lebih besar. Tujuannya mengisolasi Yerusalem dari lingkungan Palestina di sekitarnya, sekaligus mengubah paksa status historis, hukum, dan politik kota ini. Termasuk upaya untuk memaksakan pembagian waktu dan ruang di Al-Aqsha yang bisa jadi pintu pembuka untuk membangun apa yang mereka sebut sebagai Kuil di atasnya.

Pemerintah Provinsi Yerusalem menuntut pertanggungjawaban penuh otoritas pendudukan Israel atas segala konsekuensi dari tindakan-tindakan ini. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan kebebasan beragama.

Seruan pun dilayangkan. Kepada komunitas internasional, organisasi HAM, dan lembaga media, mereka mendesak untuk segera turun tangan. Menghentikan pelanggaran ini, dan memastikan akses bebas ke Masjid Al-Aqsha, Gereja Makam Kudus, serta semua situs suci di Yerusalem.