Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan Tersangka, Kuota Haji 2023-2024 Diduga Rugikan Negara Triliunan

- Rabu, 14 Januari 2026 | 17:20 WIB
Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan Tersangka, Kuota Haji 2023-2024 Diduga Rugikan Negara Triliunan

Kabar mengejutkan datang dari Gedung Merah Putih KPK. Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, kini resmi berstatus tersangka. Kasusnya terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji untuk tahun 2023 dan 2024. Penetapan ini tentu saja menyita perhatian publik.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Semua berawal dari tambahan kuota haji yang berhasil diperoleh pemerintah. Lewat diplomasi Presiden Joko Widodo, Indonesia mendapat jatah tambahan 20.000 kursi dari Arab Saudi. Nah, di sinilah masalah mulai muncul.

Aturannya sebenarnya jelas. Kuota tambahan itu harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah haji reguler. Tujuannya sederhana: memangkas antrean panjang yang sudah menunggu bertahun-tahun. Namun, keputusan yang diambil justru berbeda. Yaqut, kala itu masih menjabat, membagi kuota itu secara merata: 50 persen untuk reguler, 50 persen lagi untuk haji khusus.

Pembagian yang terlihat adil ini justru menyimpan masalah besar.

Di sisi lain, KPK tidak main-main. Lembaga antirasuah ini mengindikasikan potensi kerugian negara yang fantastis, bahkan disebut-sebut bisa menembus angka satu triliun rupiah lebih. Yang lebih parah, mereka juga menemukan aliran dana mencurigakan. Ada indikasi kuat soal gratifikasi atau kickback dalam proses bagi-bagi kuota tersebut.

Bukti-bukti pun mulai dikumpulkan. Dalam proses penyidikan, KPK dilaporkan telah melakukan penyitaan uang senilai Rp100 miliar. Jumlah yang tidak sedikit dan semakin menguatkan dugaan penyimpangan.

Dengan semua temuan itu, ancaman buat Yaqut sangat serius. Dia dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Hukumannya? Bisa seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara. Nasibnya kini tergantung pada proses hukum yang akan berjalan.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar