Merajut Kemajemukan, Menjaga Perahu Besar Bangsa

Di Hotel Sahid Jakarta, Selasa lalu, suara Prof. Din Syamsuddin terdengar lantang namun penuh perenungan. Acara Resonansi CDCC 2026 itu menjadi panggung baginya, selaku ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), untuk mengingatkan semua pihak tentang sebuah modal dasar bangsa yang seringkali dianggap remeh: kemajemukan.

“Kita tidak pernah memilih terlahir dalam keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya,” ujarnya.

Kalimat pembuka itu sekaligus menjadi penegas. Keragaman, baginya, bukanlah pilihan. Itu adalah ketetapan. Sebuah karunia yang sudah ada di depan mata, tapi justru karena itulah kita punya kewajiban untuk merawatnya. Bukan sekadar menerima begitu saja.

Namun begitu, kerukunan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia tidak hadir otomatis. “Harus direkayasa secara nyata dan berkelanjutan,” tegas Din. Saat ini, meski persatuan secara umum masih terjaga, gejala-gejala retak sosial sudah mulai terlihat. Gejala itu tak boleh diabaikan.

Baik yang bersumber dari sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun yang muncul dari benturan kepentingan sosial-ekonomi yang semakin keras. Bahkan, menurut pengamatannya, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi kerap menjadi bensin yang memicu konflik bernuansa primordial tadi.

Ini yang berbahaya.

Konflik berbasis identitas akan jadi monster yang jauh lebih sulit dikendalikan jika bertemu dengan ketidakselarasan vertikal antara rakyat dan pemerintah. “Jika disharmoni horizontal berhimpitan dengan disharmoni vertikal, maka stabilitas dan integrasi bangsa menjadi ancaman nyata,” jelas Din.

Ia menyebutnya sebagai gejala ‘retaknya perahu besar bangsa’.

Di sisi lain, CDCC juga menyoroti gelombang unjuk rasa yang membanjiri jalanan pada Agustus hingga September 2025 lalu. Bagi Din, fenomena itu bukanlah persoalan sederhana atau sekadar aksi spontan. Ia mencerminkan masalah struktural yang dalam.

“Ada tekanan ekonomi di sektor informal, kecemasan kelas menengah, serta rasa ketidakadilan,” paparnya.

Ia menyebut sejumlah pemicu: tunjangan anggota DPR, kenaikan PBB, angka pengangguran, dan biaya hidup yang terus merangkak naik. Secara makro, ekonomi Indonesia mungkin terlihat stabil. Angka pertumbuhannya ada. Tapi kualitasnya? Di situlah letak persoalannya.