Merajut Kemajemukan, Menjaga Perahu Besar Bangsa

Di Hotel Sahid Jakarta, Selasa lalu, suara Prof. Din Syamsuddin terdengar lantang namun penuh perenungan. Acara Resonansi CDCC 2026 itu menjadi panggung baginya, selaku ketua Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), untuk mengingatkan semua pihak tentang sebuah modal dasar bangsa yang seringkali dianggap remeh: kemajemukan.

“Kita tidak pernah memilih terlahir dalam keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya,” ujarnya.

Kalimat pembuka itu sekaligus menjadi penegas. Keragaman, baginya, bukanlah pilihan. Itu adalah ketetapan. Sebuah karunia yang sudah ada di depan mata, tapi justru karena itulah kita punya kewajiban untuk merawatnya. Bukan sekadar menerima begitu saja.

Namun begitu, kerukunan itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia tidak hadir otomatis. “Harus direkayasa secara nyata dan berkelanjutan,” tegas Din. Saat ini, meski persatuan secara umum masih terjaga, gejala-gejala retak sosial sudah mulai terlihat. Gejala itu tak boleh diabaikan.

Baik yang bersumber dari sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun yang muncul dari benturan kepentingan sosial-ekonomi yang semakin keras. Bahkan, menurut pengamatannya, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi kerap menjadi bensin yang memicu konflik bernuansa primordial tadi.

Ini yang berbahaya.

Konflik berbasis identitas akan jadi monster yang jauh lebih sulit dikendalikan jika bertemu dengan ketidakselarasan vertikal antara rakyat dan pemerintah. “Jika disharmoni horizontal berhimpitan dengan disharmoni vertikal, maka stabilitas dan integrasi bangsa menjadi ancaman nyata,” jelas Din.

Ia menyebutnya sebagai gejala ‘retaknya perahu besar bangsa’.

Di sisi lain, CDCC juga menyoroti gelombang unjuk rasa yang membanjiri jalanan pada Agustus hingga September 2025 lalu. Bagi Din, fenomena itu bukanlah persoalan sederhana atau sekadar aksi spontan. Ia mencerminkan masalah struktural yang dalam.

“Ada tekanan ekonomi di sektor informal, kecemasan kelas menengah, serta rasa ketidakadilan,” paparnya.

Ia menyebut sejumlah pemicu: tunjangan anggota DPR, kenaikan PBB, angka pengangguran, dan biaya hidup yang terus merangkak naik. Secara makro, ekonomi Indonesia mungkin terlihat stabil. Angka pertumbuhannya ada. Tapi kualitasnya? Di situlah letak persoalannya.

Pertumbuhan itu masih dihantui minimnya lapangan kerja formal, produktivitas yang lamban, dan ketergantungan berlebihan pada konsumsi dalam negeri. “Ekonomi tetap tumbuh, tetapi kualitasnya masih terus diuji. Ini menjadi pekerjaan rumah besar pada 2026,” katanya dengan nada serius.

CDCC pun mengingatkan, persoalan ekonomi yang pelik ini jangan sampai merembet dan memicu instabilitas politik. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Dalam konteks inilah, organisasi itu menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru.

“CDCC meyakini Presiden Prabowo Subianto sebagai prajurit negarawan dapat mengambil langkah-langkah positif, konstruktif, dan strategis,” ujar Din.

Harapan itu tidak hanya untuk persoalan dalam negeri. Perhatian CDCC juga tertuju pada dinamika global yang suram. Konflik bersenjata yang tak kunjung usai, krisis kemanusiaan di berbagai penjuru, serta politik kebencian dan diskriminasi yang justru menguat termasuk Islamofobia.

“Kekerasan bukan hanya menghancurkan wilayah dan merenggut nyawa, tetapi juga mematikan nurani global,” tegasnya.

Jalan keluarnya? Dialog. Dialog yang jujur, kolaborasi global yang adil, dan keberpihakan teguh pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Itulah satu-satunya jalan ke depan yang mereka lihat.

Ke depan, agenda CDCC sudah menanti. Setelah Forum Perdamaian Dunia ke-9, mereka akan menggelar peringatan World Interfaith Harmony Week dan International Day of Human Fraternity pada Februari 2026, bekerja sama dengan Inter Religious Council Indonesia dan DPD RI.

Juga ada Dialog Pemuda Lintas Agama ASEAN untuk membangun saling pengertian anak muda regional. Serta yang tak kalah penting, Majelis Cendekiawan Madani Malaysia–Indonesia (MCM Malindo) II di Jakarta pada Agustus mendatang.

“MCM Malindo bertujuan memperkuat landasan intelektual negara madani serta memajukan kehidupan umat Islam serantau,” kata Din Syamsuddin.

Pada akhirnya, semua kembali pada komunikasi. Dialog harus ditingkatkan, bukan cuma antar lembaga negara, tapi juga antara pemerintah dan masyarakat. “Kami meyakini kekuatan dialog. Tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi,” pungkasnya dengan keyakinan.

Dukungan untuk pemerintahan baru disampaikan, tapi dengan catatan: langkah-langkah strategis itu harus tetap mengacu pada cita-cita nasional. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah kompas yang tak boleh hilang saat merajut kembali kemajemukan dan mengemudikan perahu besar ini di tengah gelombang tantangan 2026.