Buruh Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Khawatir Upah Makin Terpuruk

MURIANETWORK.COM – Rencana pemerintah dan DPR untuk menghapuskan pemilihan kepala daerah langsung mendapat penolakan keras dari kalangan buruh. Mereka khawatir, langkah itu justru akan membuat nasib pekerja semakin terpuruk.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tak ragu menyuarakan penentangannya. Menurutnya, mengembalikan wewenang memilih gubernur dan bupati ke DPRD adalah langkah mundur yang berbahaya. Alih-alih mendekatkan pemimpin pada rakyat, sistem itu malah akan menjauhkannya.

"Nah kemudian terhadap isu pemilihan kepala daerah atau pilkada yang sedang diproses oleh teman-teman partai politik di parlemen, Partai Buruh menolak bilamana pilkada dilakukan atau dipilih melalui DPRD," tegas Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Selasa (13/1/2026).

Kekhawatiran utamanya sangat konkret: soal upah. Kebijakan upah minimum, yang menjadi napas bagi jutaan pekerja, berada di tangan gubernur. Pengalaman selama ini, kata Said, sudah pahit. Pemimpin yang dipilih langsung saja seringkali mengabaikan suara buruh.

"Yang menetapkan upah minimum adalah gubernur. Anda bisa bayangkan, menurut keyakinan buruh, pilkada dipilih langsung oleh rakyat saja gubernur yang dipilih oleh rakyat itu berbohong, tidak takut dengan rakyat, bahkan berbohong mencari opini-opini sehingga upah jadi murah," ujarnya.

Lalu bagaimana jika gubernur nantinya harus membalas budi pada anggota DPRD yang memilihnya? Jelas, kepentingan elit politik akan lebih diutamakan. Suara buruh? Bisa-bisa hilang sama sekali.

"Apalagi kalau gubernur dipilih oleh DPRD provinsi, maka gubernur tunduk dan takut pada DPRD. Dipilih rakyat saja berbohong ketika mengambil keputusan upah minimum, apalagi kalau dipilih DPRD," tambahnya.

Dampaknya tak berhenti di level provinsi. Di tingkat kabupaten dan kota, nasib buruh dinilainya bakal lebih suram lagi. Said mencontohkan kasus perubahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat yang merugikan pekerja.

"Bupati dan wali kota yang sekarang saja dipilih langsung oleh rakyatnya, itu bisa dirubah-rubah oleh gubernur keputusan upah minimumnya. Apalagi kalau dipilih DPRD kabupaten kota, bupati wali kota nggak mau dengerin lagi suara buruh karena dia tahu dia tidak akan dipecat oleh rakyat," papar Said Iqbal.

Di sisi lain, ada alasan lain yang lebih mendalam: trauma sejarah. Bagi serikat buruh, wacana kembali ke sistem perwakilan ini mengingatkan pada masa Orde Baru, era dimana suara rakyat hampir tak punya tempat. Alasan biaya pilkada langsung yang mahal pun ditampiknya.

"Ini belum panjang kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Buruh punya traumatik masa lalu di masa Orde Baru. Kalau dibilang biaya mahal, siapa bilang dengan DPRD ada jaminan biayanya lebih murah?" tanyanya retoris.

Justru sebaliknya. Menurut Said, biaya politik bisa membengkak karena praktik jual beli kursi di DPRD, terutama di daerah kaya. Ini alasan kedua penolakan mereka.

Alasan ketiga, sistem DPRD berpotensi membuka pintu lebar-lebar bagi pengaruh pengusaha. Kepala daerah akan lebih takut pada dewan yang bisa menjatuhkannya, sehingga lebih mudah meloloskan peraturan yang diinginkan para pemodal.

"Peraturan daerah itu mengikat. Betapa berapa banyak menurut keyakinan buruh dan patut diduga para pengusaha melobi DPRD untuk menggolkankan kepentingan-kepentingan pengusaha agar dibuat perda yang merugikan kaum buruh dan masyarakat kecil," jelasnya.

Lantas, apa solusi yang ditawarkan jika masalahnya memang biaya? Partai Buruh dan KSPI punya usulan. Mereka mendorong perbaikan sistem, seperti mengubah mekanisme saksi dan memaksimalkan teknologi rekapitulasi suara lewat Sirekap untuk lebih transparan.

"Kalau memang pilkada dianggap biayanya mahal, Partai Buruh dan serikat buruh KSPI menawarkan bahwa saksi itu dirubah sistemnya. KPPS wajib menembuskan rekapitulasi suara di tiap TPS ke partai politik peserta pemilu melalui Sirekap," kata Said Iqbal.

Intinya, tekanannya harus pada efisiensi sistem, bukan pada pengurangan hak rakyat. Sebab, bagi Said Iqbal, akar masalahnya bukan di sana.

"Biaya tinggi itu bukan pelaksanaan pilkada, biaya tinggi itu adalah politik uang," pungkasnya tegas.