Demokrasi Tanpa Rkyat: Ketika Elite Terlalu Sibuk Mengurus Kekuasaan

Oleh: Nano Hendi Hartono Wartawan Senior

Pada hakikatnya, demokrasi itu lahir dari kehendak rakyat. Suara warga, kesadaran kolektif itulah fondasinya. Kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan segelintir orang. Tapi coba lihat sekarang. Wajah aslinya sudah kabur. Demokrasi kita menjelma jadi panggung elite yang megah, sementara rakyat cuma figuran. Muncul sebentar setiap lima tahun, lalu dilupakan lagi.

Memang, pemilu tetap ada. Ada pencoblosan, ada KPU, ada pengumuman hasil. Semua prosedur itu dianggap cukup untuk menyebut sebuah proses demokrasi sahih. Padahal, demokrasi sejatinya jauh lebih dalam dari sekadar ritual memilih. Ini soal siapa yang dipilih, bagaimana prosesnya berjalan, dan yang paling krusial: untuk siapa kekuasaan itu nanti dijalankan.

Ironisnya, justru elite politik yang sibuk memaknai demokrasi secara sempit. Bagi mereka, demokrasi seringkali cuma soal hak mencalonkan diri dan melanggengkan kekuasaan. Lihat saja, anak, istri, menantu, sampai sepupu disiapkan jadi pejabat publik. Semua itu mereka lakukan atas nama demokrasi. Atas nama hak politik pula, dinasti dibangun dengan sangat sistematis.

Alhasil, demokrasi pelan-pelan berhenti menjadi milik rakyat. Kini ia jadi milik keluarga dan kelompok tertentu.

Di sebuah desa, seorang petani berusia 58 tahun, Pak Rahmat, pernah berujar lirih.

“Dulu kepala daerahnya orang itu, sekarang anaknya. Kalau nanti habis, mungkin cucunya.”

Ucapan sederhana itu seperti cermin. Ia memantulkan realitas politik kita dari tingkat desa hingga pusat. Polanya nyaris sama: berulang. Kursi DPR diisi nama yang mirip, cuma beda marga belakang. Kepala daerah digantikan pasangan hidupnya. Senator digantikan anak kandungnya sendiri.

Jangan dikira rakyat seperti Pak Rahmat itu bodoh. Mereka melihat. Mereka paham. Tapi seringkali, mereka tak berdaya. Ketika surat suara hanya menyodorkan nama-nama dari lingkaran elite yang itu-itu juga, apa pilihan yang tersisa? Demokrasi pun berubah jadi ilusi belaka.

Kompetisi gagasan? Itu sudah jarang. Elite politik sekarang lebih sibuk membajak sistem untuk kepentingan keluarga. Partai politik yang mestinya jadi sarana kaderisasi, malah berubah jadi kendaraan pribadi. Rekomendasi bukan lahir dari kapasitas, tapi dari garis darah dan kedekatan semata.

Inilah pembajakan demokrasi yang halus, legal, dan terstruktur.

Yang lebih menyedihkan, semua ini kerap dibungkus narasi pembenaran yang terdengar masuk akal.

“Yang penting kan dipilih rakyat.” “Kalau rakyat tidak suka, ya jangan dipilih.”

Nyatanya, realitas di lapangan jauh lebih rumit dari sekadar kalimat-kalimat itu.

Ketika elite punya dana melimpah, prinsip kesetaraan dalam demokrasi langsung rontok. Uang jadi alat paling ampuh untuk mengendalikan suara. Bansos tiba-tiba berubah fungsi jadi alat kampanye. Amplop menggantikan gagasan. Janji sesaat menutupi luka struktural yang sudah bertahun-tahun diderita.

Dalam kondisi seperti ini, pilihan politik rakyat seringkali bukan soal percaya atau idealisme. Ini soal bertahan hidup. Saat perut lapar dan pekerjaan tak pasti, logika sehari-hari berbicara lebih keras.

Di titik inilah manipulasi terjadi. Bukan karena rakyat bodoh. Tapi karena sistem membiarkan ketimpangan itu berlangsung terus-menerus.

Sementara elite sibuk mengatur strategi kekuasaan dan membagi-bagi kursi, rakyat di luar sana sibuk menghadapi kenyataan lain: harga kebutuhan pokok yang meroket, lapangan kerja yang sulit, akses layanan publik yang minim.

Jarak antara mereka makin menganga. Bukan cuma jarak geografis, tapi juga emosional dan moral. Elite berbicara demokrasi di ruang ber-AC yang sejuk. Rakyat menjalani realitas yang sama sekali jauh dari kata adil.

Masalah utamanya, menurut saya, bukan lagi pada sistemnya. Tapi pada etika politik yang ambruk. Ketika moral kekuasaan runtuh, demokrasi dengan mudah berubah jadi alat legal untuk mengukuhkan oligarki.

Tanpa etika, demokrasi cuma topeng. Tanpa keberpihakan, ia cuma ritual kosong.

Karena itu, demokrasi harus direbut kembali. Ia tidak boleh cuma jadi hak elite untuk mencalonkan diri. Partai politik harus dipaksa melakukan kaderisasi yang sungguh-sungguh, bukan sekadar basa-basi. Politik uang harus diberantas secara serius, bukan jadi jargon kampanye belaka.

Dan yang tak kalah penting, rakyat harus disadarkan bahwa suara mereka itu berharga. Bukan barang murah yang bisa ditukar dengan sembako atau janji semu. Demokrasi tak akan pernah sehat jika terus disandera oleh dinasti dan kuasa uang.

Bayangkan jika ini dibiarkan. Jika demokrasi terus berjalan tanpa roh rakyat di dalamnya, yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa legitimasi moral. Kosong.

Sejarah sudah sering membuktikan satu hal: kekuasaan apa pun yang lupa pada rakyat, cepat atau lambat, akan ditinggalkan oleh mereka.