Demokrasi Tanpa Rkyat: Ketika Elite Terlalu Sibuk Mengurus Kekuasaan

Oleh: Nano Hendi Hartono Wartawan Senior

Pada hakikatnya, demokrasi itu lahir dari kehendak rakyat. Suara warga, kesadaran kolektif itulah fondasinya. Kekuasaan harus dijalankan untuk kepentingan bersama, bukan segelintir orang. Tapi coba lihat sekarang. Wajah aslinya sudah kabur. Demokrasi kita menjelma jadi panggung elite yang megah, sementara rakyat cuma figuran. Muncul sebentar setiap lima tahun, lalu dilupakan lagi.

Memang, pemilu tetap ada. Ada pencoblosan, ada KPU, ada pengumuman hasil. Semua prosedur itu dianggap cukup untuk menyebut sebuah proses demokrasi sahih. Padahal, demokrasi sejatinya jauh lebih dalam dari sekadar ritual memilih. Ini soal siapa yang dipilih, bagaimana prosesnya berjalan, dan yang paling krusial: untuk siapa kekuasaan itu nanti dijalankan.

Ironisnya, justru elite politik yang sibuk memaknai demokrasi secara sempit. Bagi mereka, demokrasi seringkali cuma soal hak mencalonkan diri dan melanggengkan kekuasaan. Lihat saja, anak, istri, menantu, sampai sepupu disiapkan jadi pejabat publik. Semua itu mereka lakukan atas nama demokrasi. Atas nama hak politik pula, dinasti dibangun dengan sangat sistematis.

Alhasil, demokrasi pelan-pelan berhenti menjadi milik rakyat. Kini ia jadi milik keluarga dan kelompok tertentu.

Di sebuah desa, seorang petani berusia 58 tahun, Pak Rahmat, pernah berujar lirih.

Ucapan sederhana itu seperti cermin. Ia memantulkan realitas politik kita dari tingkat desa hingga pusat. Polanya nyaris sama: berulang. Kursi DPR diisi nama yang mirip, cuma beda marga belakang. Kepala daerah digantikan pasangan hidupnya. Senator digantikan anak kandungnya sendiri.

Jangan dikira rakyat seperti Pak Rahmat itu bodoh. Mereka melihat. Mereka paham. Tapi seringkali, mereka tak berdaya. Ketika surat suara hanya menyodorkan nama-nama dari lingkaran elite yang itu-itu juga, apa pilihan yang tersisa? Demokrasi pun berubah jadi ilusi belaka.

Kompetisi gagasan? Itu sudah jarang. Elite politik sekarang lebih sibuk membajak sistem untuk kepentingan keluarga. Partai politik yang mestinya jadi sarana kaderisasi, malah berubah jadi kendaraan pribadi. Rekomendasi bukan lahir dari kapasitas, tapi dari garis darah dan kedekatan semata.

Inilah pembajakan demokrasi yang halus, legal, dan terstruktur.

Yang lebih menyedihkan, semua ini kerap dibungkus narasi pembenaran yang terdengar masuk akal.