Demokrasi dalam Cengkeraman Dinasti: Ketika Rakyat Hanya Jadi Figuran

Nyatanya, realitas di lapangan jauh lebih rumit dari sekadar kalimat-kalimat itu.

Ketika elite punya dana melimpah, prinsip kesetaraan dalam demokrasi langsung rontok. Uang jadi alat paling ampuh untuk mengendalikan suara. Bansos tiba-tiba berubah fungsi jadi alat kampanye. Amplop menggantikan gagasan. Janji sesaat menutupi luka struktural yang sudah bertahun-tahun diderita.

Dalam kondisi seperti ini, pilihan politik rakyat seringkali bukan soal percaya atau idealisme. Ini soal bertahan hidup. Saat perut lapar dan pekerjaan tak pasti, logika sehari-hari berbicara lebih keras.

Di titik inilah manipulasi terjadi. Bukan karena rakyat bodoh. Tapi karena sistem membiarkan ketimpangan itu berlangsung terus-menerus.

Sementara elite sibuk mengatur strategi kekuasaan dan membagi-bagi kursi, rakyat di luar sana sibuk menghadapi kenyataan lain: harga kebutuhan pokok yang meroket, lapangan kerja yang sulit, akses layanan publik yang minim.

Jarak antara mereka makin menganga. Bukan cuma jarak geografis, tapi juga emosional dan moral. Elite berbicara demokrasi di ruang ber-AC yang sejuk. Rakyat menjalani realitas yang sama sekali jauh dari kata adil.

Masalah utamanya, menurut saya, bukan lagi pada sistemnya. Tapi pada etika politik yang ambruk. Ketika moral kekuasaan runtuh, demokrasi dengan mudah berubah jadi alat legal untuk mengukuhkan oligarki.

Tanpa etika, demokrasi cuma topeng. Tanpa keberpihakan, ia cuma ritual kosong.

Karena itu, demokrasi harus direbut kembali. Ia tidak boleh cuma jadi hak elite untuk mencalonkan diri. Partai politik harus dipaksa melakukan kaderisasi yang sungguh-sungguh, bukan sekadar basa-basi. Politik uang harus diberantas secara serius, bukan jadi jargon kampanye belaka.

Dan yang tak kalah penting, rakyat harus disadarkan bahwa suara mereka itu berharga. Bukan barang murah yang bisa ditukar dengan sembako atau janji semu. Demokrasi tak akan pernah sehat jika terus disandera oleh dinasti dan kuasa uang.

Bayangkan jika ini dibiarkan. Jika demokrasi terus berjalan tanpa roh rakyat di dalamnya, yang tersisa hanyalah kekuasaan tanpa legitimasi moral. Kosong.

Sejarah sudah sering membuktikan satu hal: kekuasaan apa pun yang lupa pada rakyat, cepat atau lambat, akan ditinggalkan oleh mereka.