Puan Maharani Soroti Prioritas Anggaran dan Keadilan Sosial di Paripurna DPR

Di ruang rapat paripurna yang terletak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidatonya pada Selasa (13/1). Intinya jelas: DPR harus memastikan setiap kebijakan dan penggunaan uang negara benar-benar menyentuh kebutuhan orang banyak. Itu komitmen yang ia tekankan.

“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ungkap Puan.

Ia menambahkan, langkah itu juga penting untuk mendorong keadilan sosial dan menjamin pembangunan nasional bisa berjalan berkelanjutan.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi bangsa ini memang kompleks. Nah, di situlah peran DPR sebagai wakil rakyat dituntut lebih aktif dan penuh tanggung jawab. Tidak bisa setengah-setengah.

Puan lalu merinci sejumlah tantangan besar yang harus dijawab. Pertumbuhan ekonomi, misalnya. Targetnya memang ada, tapi masih perlu reformasi struktural agar hasilnya bisa dirasakan secara lebih merata, adil, dan tentu saja berkelanjutan.

“Pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Puan.

Lalu ada soal sumber daya manusia. Di tengah gempuran transformasi global, digitalisasi, dan transisi ke ekonomi hijau, peningkatan kualitas SDM jadi hal yang krusial. Tidak bisa ditunda.

Di sisi lain, pemerintahan sendiri perlu berbenah. Tata kelola yang transparan dan akuntabel adalah kebutuhan mendesak. Tujuannya satu: agar kebijakan negara betul-betul berpihak pada rakyat kecil.

“Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Persoalan kesenjangan antarwilayah juga jadi perhatian serius. Pemerataan pembangunan, dalam pandangannya, bukan cuma soal mengurangi ketimpangan, tapi juga cara untuk memperkuat persatuan nasional.

“Pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional,” tutur Puan.

Ia juga menyoroti hal-hal mendasar yang kerap dikeluhkan masyarakat. “Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan,” sambung dia. Ini hal-hal konkret yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Lebih jauh, Puan menyentuh isu yang lebih luas. Penanganan masalah sosial dan politik harus dilakukan dengan bijak agar stabilitas dan persatuan nasional tetap terjaga. Isu lingkungan hidup pun tak kalah penting.

“Mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan,” tambahnya. Ini soal warisan untuk anak cucu nanti.

Menghadapi segunung tantangan itu, Puan kembali menegaskan posisi DPR. Lembaga ini punya peran konstitusional yang strategis, terutama melalui tiga fungsi utamanya: membuat undang-undang, mengawasi anggaran, dan melakukan pengawasan.

“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal,” pungkasnya. Intinya, kerja keras dan kolaborasi diperlukan, apalagi di tengat situasi anggaran yang serba terbatas.