“Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” jelasnya.
Persoalan kesenjangan antarwilayah juga jadi perhatian serius. Pemerataan pembangunan, dalam pandangannya, bukan cuma soal mengurangi ketimpangan, tapi juga cara untuk memperkuat persatuan nasional.
“Pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional,” tutur Puan.
Ia juga menyoroti hal-hal mendasar yang kerap dikeluhkan masyarakat. “Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan,” sambung dia. Ini hal-hal konkret yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Lebih jauh, Puan menyentuh isu yang lebih luas. Penanganan masalah sosial dan politik harus dilakukan dengan bijak agar stabilitas dan persatuan nasional tetap terjaga. Isu lingkungan hidup pun tak kalah penting.
“Mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan,” tambahnya. Ini soal warisan untuk anak cucu nanti.
Menghadapi segunung tantangan itu, Puan kembali menegaskan posisi DPR. Lembaga ini punya peran konstitusional yang strategis, terutama melalui tiga fungsi utamanya: membuat undang-undang, mengawasi anggaran, dan melakukan pengawasan.
“Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal,” pungkasnya. Intinya, kerja keras dan kolaborasi diperlukan, apalagi di tengat situasi anggaran yang serba terbatas.
Artikel Terkait
Unsri dan Kemenkes Bergerak Cepat Tangani Dugaan Perundungan dan Pungli di PPDS Mata
Prabowo Genjot Cetak Pemimpin Masa Depan, Tambah 20 SMA Garuda dan 500 Sekolah Unggulan
Prabowo: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tulang Punggung Peradaban Bangsa
Kemenkes Hentikan Sementara Program Dokter Spesialis Mata Unsri Usai Dugaan Pungli dan Perundungan