Keculasan Politik yang Dibenarkan: Stabilitas atau Kedangkalan Demokrasi?

Elite yang Diuntungkan, Rakyat yang Dibiasakan

Hingga detik ini, bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seolah lenyap dari ingatan. Begitu pula dengan kasus penebangan liar yang memicu banjir. Tak ada kasus hukum yang jelas, apalagi tersangka yang dihadirkan. Rakyat menderita, korban berjatuhan ribuan, bahkan ada yang hilang. Tapi semuanya seperti ditutup-tutupi. Ada apa sebenarnya?

Politik Culas yang Dianggap Menyelamatkan?

Ada satu paradoks pahit dalam politik kita yang jarang diungkap terang-terangan. Pola politik yang justru paling sering menang, nyatanya kerap merusak kualitas bangsa itu sendiri.

Coba kita lihat. Selama lebih dari sepuluh tahun terakhir, politik Indonesia bukannya bergerak ke arah pendewasaan publik. Justru sebaliknya, ia bergerak ke arah penghalusan teknik memanipulasi emosi. Wataknya tak berubah, yang berubah cuma cara membungkusnya. Kalau dulu manipulasi dilakukan secara kasar dan terang-terangan, sekarang ia tampil lebih halus, seolah manusiawi, bahkan penuh moralitas.

Inilah yang belakangan disebut-sebut sebagai "politik culas yang dibenarkan". Strategi kekuasaan yang licik, tapi dianggap sah demi alasan "stabilitas", "keberlanjutan", atau "demi bangsa".

Lalu, pertanyaan besarnya: benarkah pola seperti ini masih bisa menyelamatkan bangsa?

Atau jangan-jangan, kita justru sedang diselamatkan dari kekacauan jangka pendek, tapi pelan-pelan dirusak dari dalam?

Di atas kertas, demokrasi menjanjikan kompetisi gagasan. Namun di ruang publik, yang terjadi adalah kompetisi perasaan. Politik kita hari ini tidak dimenangkan oleh argumen yang paling masuk akal, data yang paling kuat, atau rencana kerja yang paling matang.

Ia dimenangkan oleh siapa yang paling pandai memainkan citra. Siapa yang paling piawai berpose sebagai korban. Siapa yang paling lihai mengaduk rasa iba.

Ini bukan tuduhan tanpa dasar. Ini pola yang berulang. Setiap kali publik dihadapkan pada pilihan rasional, yang menang seringkali bukan yang paling siap, melainkan yang paling sukses membangun narasi "kami dizalimi". Bukan yang paling kompeten, tapi yang paling jago tampil sebagai "orang kecil" di panggung kekuasaan yang besar.

Ironisnya, pola ini malah dibela oleh sebagian elite dan komentator dengan argumen pragmatis.

“Yang penting stabil.” “Yang penting tidak ribut.” “Yang penting negara jalan.”

Di sinilah keculasan politik berubah statusnya. Dari sebuah dosa, menjadi strategi yang sah. Dari manipulasi kasar, menjadi manipulasi yang beradab.

Politik culas di Indonesia tidak hilang. Ia berevolusi. Dulu, keculasan tampil vulgar lewat intimidasi atau kekerasan. Kini, ia dibungkus rapi dengan narasi kesederhanaan, dilapisi bahasa kerja keras, diselimuti simbol kerendahan hati.

Citra "tidak ambisius" justru menjadi alat ambisi yang paling ampuh.
Citra "tidak berpolitik" justru menjadi politik paling efektif.

Yang berbahaya sebenarnya bukan keculasannya. Politik di mana pun punya sisi gelap. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika keculasan itu dianggap sebagai sebuah kebajikan.

Saat manipulasi emosi diberi legitimasi moral, publik tidak lagi diajak berpikir. Mereka diajak untuk merasa. Dan ketika politik sepenuhnya pindah ke wilayah rasa, rasionalitas dianggap sebagai gangguan.

Pendukung pola lama punya satu pembelaan utama.

“Tanpa cara-cara ini, negara bisa kacau.”

Argumen ini ada benarnya. Indonesia memang negara besar dan majemuk dengan sejarah konflik yang berat. Stabilitas adalah kebutuhan nyata.

Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah stabilitas itu penting. Melainkan, bagaimana stabilitas itu dibangun? Stabilitas yang dibangun di atas manipulasi punya harga yang mahal.

Publik tidak pernah benar-benar dididik untuk berpikir kritis. Politik kehilangan fungsi edukasinya. Pemilih dibiasakan untuk bereaksi, bukan menilai.

Dalam jangka pendek, cara ini mungkin efektif. Tapi untuk jangka panjang, ini berbahaya. Bangsa yang terus diperlakukan sebagai massa emosional akan kehilangan kepercayaan diri intelektualnya. Mereka tak lagi yakin mampu memahami persoalan kompleks, sehingga menyerahkan segalanya pada narasi yang paling menyentuh perasaan.

Pola ini tidak lahir karena rakyat "bodoh". Tapi karena elite sengaja membiasakan mereka. Ketika elite terus-menerus memilih jalan emosional, rakyat pun belajar bahwa air mata lebih penting daripada data. Bahwa penderitaan simbolik lebih laku daripada solusi nyata. Bahwa tampil lemah lebih menguntungkan daripada bekerja keras.

Lama-kelamaan, standar publik pun turun. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena tidak pernah diajak untuk naik.

Di titik inilah, politik culas menjadi sistemik. Ia bukan lagi sekadar strategi kandidat. Ia telah menjadi sebuah ekosistem politik yang saling menguntungkan: politisi dapat dukungan mudah, media dapat klik, publik dapat drama.

Yang dirugikan cuma satu: masa depan politik yang dewasa.

Lalu, apakah pola ini masih bisa menyelamatkan bangsa?

Jawaban jujurnya: mungkin bisa menyelamatkan negara, tapi tidak untuk bangsa. Negara adalah struktur. Bangsa adalah kesadaran kolektif. Politik culas bisa menjaga struktur tetap berdiri. Pemerintahan berjalan, konflik diredam, kekuasaan berganti dengan damai.

Tapi bangsa yang terus dipelihara dengan emosi dangkal akan menjadi rapuh menghadapi krisis besar. Mudah terbelah oleh narasi sederhana. Dan sulit melahirkan pemimpin berkelas untuk jangka panjang.

Bangsa tidak runtuh karena kurang cerdas. Mereka runtuh karena tidak pernah dilatih menggunakan kecerdasan itu.

Jalan keluar dari masalah ini sebenarnya ada. Tapi ia tidak populer.

Jalan itu menuntut elite yang berani kalah demi mendidik publik. Media yang berani tidak mengejar viralitas demi akurasi. Dan pemilih yang mau bersusah payah berpikir.

Tentu, ini tidak realistis jika hanya dituntut dari satu pihak. Perubahan hanya mungkin jika ada kesepakatan diam-diam bahwa kualitas demokrasi lebih penting daripada kemenangan instan.

Tanpa itu, politik Indonesia akan terus berputar dalam siklus yang sama. Wajahnya berganti, gayanya disesuaikan, tapi wataknya tetap tak berubah.

Indonesia hari ini ibarat bangsa yang terus diselamatkan dari kekacauan, tapi jarang diselamatkan dari kedangkalan politiknya sendiri.

Selama keculasan masih dianggap sebagai kecerdikan.
Selama manipulasi masih dianggap sebagai kepekaan.
Selama emosi masih dianggap sebagai partisipasi.

Maka kita akan terus memiliki pemilu yang meriah.
Pemerintahan yang relatif stabil.
Tapi demokrasi yang jalan di tempat.

Pertanyaan akhirnya bukan lagi, "Siapa yang menang?"

Melainkan, bangsa seperti apa yang sedang kita bentuk melalui cara-cara seperti ini?

Dan apakah kita benar-benar ingin diselamatkan, jika harga yang harus dibayar adalah kehilangan kemampuan untuk berpikir bersama?

Aendra MEDITA, jurnalis, analis di Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) dan pengamat sosial budaya.