“Dan juga kita berharap aparat penegak hukum yang ada di Sumatera Barat, khususnya polres-polres yang punya titik penambangan ilegal ini tidak menutup mata,” tegas Andre.
Soalnya, ini sudah jadi rahasia umum. Masyarakat luas pun tahu persis lokasi-lokasi tambang ilegal itu, terutama yang beroperasi di sepanjang sungai di Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, hingga Solok Selatan.
Andre juga menyelipkan komitmen politik. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri punya tekad kuat menegakkan hukum di sektor ini, apalagi pasca bencana alam yang melanda Sumatera. “Apalagi kita tahu Presiden Prabowo komit untuk melakukan penegakan hukum,” ucapnya.
Koordinasi ini, baginya, adalah langkah awal. Tujuannya agar kasus nenek Saudah tidak berhenti di ranah penganiayaan biasa.
“Saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat hari ini berkoordinasi dengan Bareskrim, agar kasus nenek Saudah itu tidak hanya berhenti soal kasus pidana penganiayaan,” jelas Andre.
“Tapi memang ada kasus yang lebih besar itu tambang ilegal atau tambang liar. Untuk itu kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat.”
Ia bahkan menyinggung kemungkinan ada pihak yang membekingi. Praktiknya yang masif dan berulang memunculkan kecurigaan itu. “Ya mungkin saja ada yang membeking,” katanya.
Namun begitu, Andre membedakan kasus di Sumbar dengan daerah lain. Menurut penilaiannya, di sini tidak melibatkan korporasi besar. “Kalau di Sumbar beda. Jadi di Sumatera Barat itu beda ya. Korporasi besar yang seperti di daerah lain. Dia ini pemain-pemain ya mungkin pengusaha punya puluhan alat berat,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Prabowo Terkesima, Hampir Menangis Saat Saksikan Kehebatan Murid Sekolah Rakyat
Diplomat Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB di Tengah Badai Geopolitik
Prabowo di Banjarbaru: Jangan Malu Orang Tuamu Buruh atau Petani
Prabowo Tepis Teori Menetes ke Bawah: Kesejahteraan Rakyat Bukan Cuma Angka Pertumbuhan