Andre Rosiade Buka Suara: Kasus Nenek Saudah Hanya Puncak Gunung Es Tambang Ilegal Sumbar

Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, tampak keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri, Senin pagi. Kedatangannya bukan tanpa sebab. Ia sengaja datang untuk berkoordinasi, merespon maraknya aktivitas penambangan ilegal di Sumatera Barat yang kian meresahkan. Pemicu utamanya adalah kasus penganiayaan terhadap seorang nenek, Saudah, di Pasaman.

“Pagi ini saya datang ke Bareskrim Mabes Polri melakukan koordinasi dengan Direktorat Tipidter ya Bareskrim Mabes Polri untuk soal kasus penambangan ilegal yang ada di Sumatera Barat,” ujar Andre kepada awak media yang menunggu.

Ia lantas menegaskan, “Jadi kasus nenek Saudah yang ada di Pasaman itu adalah puncak gunung es.”

Menurut Andre, praktik tambang emas ilegal di Sumbar sudah berlangsung lama dan seperti penyakit kronis. Wilayah penyebarannya cukup luas. Ia menyebut beberapa kabupaten, seperti Pasaman tempat nenek Saudah tinggal lalu Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Sijunjung. “Beberapa tempat lain” juga disebutnya ikut terdampak.

“Kita tahu beberapa tahun belakang peti penambangan emas secara ilegal di Sumatera Barat itu marak,” katanya.

Intinya, kasus nenek Saudah itu cuma bukaan kecil. Masalah sebenarnya jauh lebih besar dan terpendam. “Untuk itu, kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri Dirtipidter,” tambahnya.

Di sisi lain, Andre mendesak agar Mabes Polri segera turun tangan. Ia ingat, upaya serupa pernah dilakukan Kapolri Listyo Sigit sebelumnya. Hasilnya? Cuma bertahan beberapa bulan. “Turun, hilang (tambang ilegal) berapa bulan, habis itu muncul lagi,” ujarnya dengan nada prihatin.

Harapannya, koordinasi kali ini bisa membuahkan penanganan yang tuntas, tidak sekadar seremonial. Ia juga menyoroti peran aparat di daerah.

“Dan juga kita berharap aparat penegak hukum yang ada di Sumatera Barat, khususnya polres-polres yang punya titik penambangan ilegal ini tidak menutup mata,” tegas Andre.

Soalnya, ini sudah jadi rahasia umum. Masyarakat luas pun tahu persis lokasi-lokasi tambang ilegal itu, terutama yang beroperasi di sepanjang sungai di Pasaman, Pasaman Barat, Sijunjung, hingga Solok Selatan.

Andre juga menyelipkan komitmen politik. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri punya tekad kuat menegakkan hukum di sektor ini, apalagi pasca bencana alam yang melanda Sumatera. “Apalagi kita tahu Presiden Prabowo komit untuk melakukan penegakan hukum,” ucapnya.

Koordinasi ini, baginya, adalah langkah awal. Tujuannya agar kasus nenek Saudah tidak berhenti di ranah penganiayaan biasa.

“Saya sebagai anggota DPR yang mewakili Sumatera Barat hari ini berkoordinasi dengan Bareskrim, agar kasus nenek Saudah itu tidak hanya berhenti soal kasus pidana penganiayaan,” jelas Andre.

“Tapi memang ada kasus yang lebih besar itu tambang ilegal atau tambang liar. Untuk itu kita tidak ingin orang-orang yang selama ini berlindung dan kebal para penambang liar ini selamat.”

Ia bahkan menyinggung kemungkinan ada pihak yang membekingi. Praktiknya yang masif dan berulang memunculkan kecurigaan itu. “Ya mungkin saja ada yang membeking,” katanya.

Namun begitu, Andre membedakan kasus di Sumbar dengan daerah lain. Menurut penilaiannya, di sini tidak melibatkan korporasi besar. “Kalau di Sumbar beda. Jadi di Sumatera Barat itu beda ya. Korporasi besar yang seperti di daerah lain. Dia ini pemain-pemain ya mungkin pengusaha punya puluhan alat berat,” pungkasnya.