Minggu lalu, tepatnya tanggal 11 Januari, Lembaga Survei KedaiKOPI merilis sebuah laporan menarik. Riset kualitatif mereka berjudul "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional" mencoba menangkap suara publik dari berbagai lapisan. Caranya? Lewat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar awal Desember 2025.
Yang unik, peserta diskusinya benar-benar beragam. Tidak cuma akademisi atau aktivis NGO, tapi juga ada suara dari mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, hingga pengemudi ojek online dan ketua RT. Total 30 orang, dengan mayoritas laki-laki. Mereka dikumpulkan untuk membongkar satu pertanyaan besar: seperti apa sih pemimpin ideal menurut orang Indonesia?
Hendri Satrio, atau yang akrab disapa Hensat, selaku founder KedaiKOPI, menegaskan tujuan riset ini. "Intinya, kita tidak sedang membahas nama atau sosok tertentu," ujarnya.
"Kami cuma ingin memberi masukan untuk rakyat. Ini nih, berdasarkan obrolan dalam FGD, kira-kira figur pemimpin ideal itu harus punya kriteria apa saja."
Nah, temuan utamanya justru terletak pada perbedaan perspektif yang mencolok. Kalangan elite dan non-elite rupanya punya sudut pandang yang kerap tak sejalan. Kelompok elite cenderung melihat persoalan dari kacamata makro dan strategis. Sementara, bagi masyarakat non-elite, yang paling penting adalah respons terhadap masalah sehari-hari yang mereka rasakan langsung. Perbedaan ini, tak bisa dipungkiri, sedikit banyak merefleksikan kesenjangan informasi dan pendidikan yang masih ada.
Soal karakter, misalnya. Kaum elite melihat sikap "merakyat" dalam bentuk blusukan dan perencanaan kesejahteraan yang matang. Mereka juga menilai ketegasan dalam mengambil risiko.
Di sisi lain, bagi masyarakat biasa, kepemimpinan ideal lebih terasa dari hal-hal yang lebih personal. Gestur empati, penampilan yang sederhana, dan yang paling krusial: kecepatan tanggap saat krisis melanda. Entah itu bencana alam atau isu-isu seperti Affan.
Konsep "visioner" pun diterjemahkan berbeda. Bagi elite, itu adalah tujuan jangka panjang yang gamblang. Namun, bagi non-elite, visi seringkali sulit dicerna kecuali diwujudkan dalam strategi yang berlaku sekarang. Agama dan spiritualitas juga muncul sebagai "jalan pintas" untuk menilai moralitas seorang pemimpin, seringkali dilihat dari kesalehan ritual dan sikapnya terhadap isu seperti Palestina.
Lalu bagaimana dengan kompetensi? Kelompok elite mengedepankan kecerdasan analitis berbasis data, kemampuan menyelesaikan masalah secara strategis, serta wawasan geopolitik dan tata kelola yang mumpuni.
Namun begitu, bagi publik non-elite, legitimasi seringkali diawali dari ijazah. Mereka juga lebih menghargai komunikasi yang lugas dan mudah dimengerti, arahan yang jelas ke bawahan, serta yang tak kalah penting: pemerataan akses kebutuhan dasar. Pengalaman dan prestasi tanpa kontroversi penting bagi kedua kelompok, tapi non-elite menambahkan satu syarat lagi: keluarga yang bersih.
Artikel Terkait
Buku Gibran End Game Diserahkan ke Kemdikbud, Klaim Wapres Tak Punya Ijazah SMA
Netanyahu Buka Peluang Kemitraan dengan Iran Pasca-Rezim Saat Ini
Travelator YIA Mati Suri, Diduga Demi Lariskan Warung UMKM
Menjaga Marwah Bangsa: Ketika Keluhuran Batin Menjadi Fondasi Negara