Di Balik Ritual Kotak Suara, Junta Myanmar Ukir Legitimasi di Tengah Kabut Pagi

Suara mesin pemotong rumput dan ayam berkokok terdengar di pagi yang berkabut di Kawhmu, wilayah pedesaan tak jauh dari Yangon. Minggu pagi itu, di tengah ketegangan yang tak kunjung reda, beberapa tempat pemungutan suara dibuka pukul enam. Ini adalah fase kedua dari pemilu yang digelar junta militer Myanmar, sebuah proses yang oleh banyak pengamat demokrasi dianggap sekadar sandiwara untuk mengukuhkan kekuasaan mereka dengan wajah sipil.

Kawasan ini bukan daerah sembarangan. Kawhmu dulunya adalah basis dukungan bagi Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil yang kini mendekam di penjara. Sekitar 25 kilometer selatan kota besar, suasana di tempat pemilu terasa ganjil sepi, was-was, namun tetap ada warga yang datang. Seperti dilaporkan AFP, sejumlah orang masih memilih untuk menggunakan hak pilihnya meski konflik bersenjata dan ketidakpastian politik masih menggantung.

Di antara mereka yang datang adalah Than Than Sint, seorang petani berusia 54 tahun.

“Kami tahu masalahnya banyak dan tidak akan langsung selesai. Tapi kami harus melangkah sedikit demi sedikit demi generasi mendatang,” katanya usai mencoblos.

Dia menambahkan dengan nada harap, “Saya pikir keadaan akan lebih baik setelah pemilu.”

Namun begitu, harapan seperti itu tampaknya jauh dari kenyataan yang dilihat banyak orang. Junta memang berjanji bahwa pemilu tiga tahap ini, yang rencananya berakhir pada awal 2026, akan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Tapi lihat saja hasil fase pertama bulan lalu: Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang dianggap sebagai kepanjangan tangan militer, menang telak dengan menguasai hampir 90 persen kursi parlemen.

Dengan Suu Kyi dipenjara dan partainya, Liga Demokrasi Nasional (NLD), sudah dibubarkan, banyak yang menilai peta politik sudah diatur sedemikian rupa. Seorang warga Yangon yang enggan disebut namanya bicara blak-blakan kepada AFP.

“Hasilnya hanya ada di mulut militer,” ujarnya dengan nada getir.

“Pemilu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluar dari penderitaan.”

Memang, proses pemungutan suara ini jauh dari kata menyeluruh. Di sejumlah wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, pemilu sama sekali tidak digelar. Militer sendiri menuduh kelompok-kelompok ini melakukan serangan drone dan roket selama fase pertama, yang menewaskan lima orang.

Di sisi lain, tekanan dan kekerasan terus berjalan beriringan dengan kotak suara. Lebih dari 22 ribu tahanan politik masih mendekam di penjara. Ratusan lainnya diburu dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun hanya karena berani memprotes pemilu ini. Konflik bersenjata yang menyala sejak kudeta 2021 telah menelan korban jiwa yang sangat besar sekitar 90 ribu orang, menurut perkiraan.

Pakar HAM PBB, Tom Andrews, tidak ragu menyebut ini sebagai upaya menciptakan legitimasi palsu. “Junta merekayasa pemilu untuk memastikan kemenangan partai proksinya dan mengokohkan dominasi militer,” tegasnya.

Jadi, di balik ritual demokrasi yang digelar di pagi yang sunyi di Kawhmu, ada narasi lain yang lebih keras dan kelam. Sebuah upaya sistematis untuk melanggengkan kendali, sementara harapan untuk perubahan nyata masih terasa sangat jauh di ujung horizon.