“Hasilnya hanya ada di mulut militer,” ujarnya dengan nada getir.
“Pemilu ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluar dari penderitaan.”
Memang, proses pemungutan suara ini jauh dari kata menyeluruh. Di sejumlah wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak, pemilu sama sekali tidak digelar. Militer sendiri menuduh kelompok-kelompok ini melakukan serangan drone dan roket selama fase pertama, yang menewaskan lima orang.
Di sisi lain, tekanan dan kekerasan terus berjalan beriringan dengan kotak suara. Lebih dari 22 ribu tahanan politik masih mendekam di penjara. Ratusan lainnya diburu dengan ancaman hukuman hingga sepuluh tahun hanya karena berani memprotes pemilu ini. Konflik bersenjata yang menyala sejak kudeta 2021 telah menelan korban jiwa yang sangat besar sekitar 90 ribu orang, menurut perkiraan.
Pakar HAM PBB, Tom Andrews, tidak ragu menyebut ini sebagai upaya menciptakan legitimasi palsu. “Junta merekayasa pemilu untuk memastikan kemenangan partai proksinya dan mengokohkan dominasi militer,” tegasnya.
Jadi, di balik ritual demokrasi yang digelar di pagi yang sunyi di Kawhmu, ada narasi lain yang lebih keras dan kelam. Sebuah upaya sistematis untuk melanggengkan kendali, sementara harapan untuk perubahan nyata masih terasa sangat jauh di ujung horizon.
Artikel Terkait
Bendahara Jaringan Koh Erwin Ditangkap di Mataram
Al Hilal Tumbangkan Al Shabab 5-3 dalam Laga Penuh Gol
Kemlu Tegaskan Pasukan TNI ke Gaza Bersifat Non-Tempur dan Bisa Dihentikan Kapan Saja
Jadwal Imsak dan Salat Hari Ini di Pangkal Pinang, 28 Februari 2026