MURIANETWORK.COM - Laporan seorang profesor asal London soal korupsi di sektor tambang dan sawit Indonesia bikin geger. Nilainya fantastis: Rp186,48 triliun. Itu angka yang disebut Michael Buehler, seorang Profesor Ekonomi Politik, dalam tulisannya di Medium akhir Desember lalu.
Menurut Buehler, kerugian negara yang sedemikian besar itu bersumber dari permainan kotor dalam pelaporan pajak ekspor. Para pengusaha batu bara dan sawit disebutnya kerap memanipulasi faktur dan klasifikasi barang. Akibatnya, uang mengalir lancar keluar negeri, sementara kewajiban pajak, bea, dan royalti tertinggal di sini.
“Salah satu cara untuk memperkirakan skala pola tersebut adalah analisis 'pemalsuan faktur perdagangan', yang membandingkan apa yang dilaporkan suatu negara sebagai ekspor dengan apa yang dilaporkan negara-negara mitra sebagai impor,” tulis Buehler.
Dia merujuk pada deskripsi Global Financial Integrity (GFI). Intinya, ini soal pemalsuan nilai, volume, atau jenis barang di dokumen kepabeanan yang dilakukan secara sengaja. Bukan tindakan kecolongan biasa, melainkan skema yang terencana.
Nah, rincian angkanya sendiri cukup mencengangkan. Dari data yang dia analisis, batu bara jadi penyumbang kebocoran terbesar. Sekitar US$19,64 miliar dialihkan keluar via ekspor dengan faktur rendah, plus potensi kerugian pajak US$5,32 miliar. Sementara untuk minyak sawit dan karet, kerugian negara ditaksir mencapai US$4 miliar.
Kalau dijumlah dari tahun 1989 hingga 2017, total potensi kerugian pajak dari enam komoditas itu mencapai US$11,1 miliar. Atau, kalau dirupiahkan, setara dengan Rp186,48 triliun. Jumlah yang sulit dibayangkan.
Buehler, yang bergelar Ph.D dari London School of Economics, mengingatkan satu hal. Kebocoran seperti ini tak selalu melibatkan kapal cepat atau palka rahasia. Justru seringnya, semuanya berawal dari dokumen. Cukup dengan membuat data pengiriman ekspor terlihat lebih murah atau kurang diatur dari yang sebenarnya, uang pun menguap.
Artikel Terkait
KPK Gelar OTT di Kantor Pajak Jakarta Utara, Dugaan Manipulasi Pengurangan Pajak
Poligami Dihukum Lebih Berat, Kohabitasi Diringankan: Paradoks KUHP Baru
Anies Baswedan dan Tiga Lapis Strategi Menuju 2029
Iran Tegas Tangani Perusuh, Unjuk Rasa Bergulir ke 45 Kota