Prabowo dan Anies: Pertarungan Gaya Memimpin di Tengah Kritik Intelektual

Malam itu di Tennis Indoor Gelora Bung Karno, suasana Perayaan Natal Nasional 2025 riuh rendah. Prabowo Subianto tampil. Bukan sekadar hadir, tapi seolah mengirimkan sinyal. Di hadapan publik, dengan nada setengah bercanda namun mata yang serius, ia melontarkan kalimat yang langsung mengguncang: “Kalau rakyat pilih saya tahun 2029, apa salah saya?”

Ungkapan “Prabowo tahu dirilah” yang kerap dilontarkan ke arahnya, ternyata bukan ejekan kosong. Rasanya, itu lebih mirip vonis. Sebuah penilaian pedas terhadap sosok yang punya kuasa besar, tapi dianggap kurang dalam hal kejernihan berpikir. Indonesia saat ini sebenarnya tak kekurangan pemimpin dengan suara lantang. Yang langka justru pemimpin yang berpikir dingin, mengandalkan data, dan tak mudah tersulut emosi saat dikritik.

Memang, Prabowo menang di Pemilu 2024. Tapi, kemenangan yang diwarnai berbagai tuduhan kecurangan itu maaf tidak serta-merta melahirkan kepemimpinan intelektual. Negara modern tak bisa dijalankan cuma dengan gertakan. Ia butuh argumen yang kuat, desain kebijakan yang matang, dan evaluasi yang rasional.

Di sisi lain, Rocky Gerung muncul sebagai pengkritik yang paling konsisten. Dalam banyak kesempatan, intelektual ini tak henti menguliti cara berpikir Prabowo. Bukan soal niat buruk, kata Rocky, tapi soal metode.

“Prabowo itu kuat dalam retorika kekuasaan, tetapi lemah dalam logika kebijakan,” tegas Rocky Gerung dalam suatu forum.

Menurutnya, Prabowo terlalu lama hidup dalam dunia komando. Akibatnya, kebijakan sering lahir dari intuisi atau insting kekuasaan, bukan dari analisis yang mendalam.

“Negara ini tidak bisa dipimpin dengan temperamen militer. Negara sipil butuh rasio, bukan emosi,” tambahnya.

Rocky juga menyoroti kebiasaan Prabowo menyebut angka-angka bombastis, seperti pertumbuhan ekonomi delapan persen, tanpa disertai peta jalan yang jelas. “Itu bukan perencanaan ekonomi. Itu sugesti politik,” sindirnya.

Lalu, lihatlah kabinetnya. Banyak yang menyebutnya sebagai kabinet balas budi politik. Jumlah menteri dan wamen yang membengkak seolah bukan tanda kekuatan, melainkan bentuk ketidakpercayaan pada sistem meritokrasi. Seorang mantan menteri yang enggan disebut namanya berbisik, komposisi gemuk itu justru menunjukkan kepercayaan diri yang rendah dari pucuk pimpinan.

Rocky Gerung tak kalah sarkastik. “Kabinet sebesar itu bukan untuk bekerja, tapi untuk menenangkan elite,” ujarnya.

Para pengamat administrasi publik punya penilaian serupa. Kabinet ini, di mata mereka, gemuk secara struktur tapi kurus secara fungsi. Banyak menteri yang hadir secara administratif, namun absen secara substantif. Mereka lebih banyak menunggu dan mengikuti, ketimbang aktif memecahkan masalah.

Sementara dunia dilanda gejolak perang di sana-sini, krisis kemanusiaan posisi Indonesia di panggung global terasa sayup-sayup saja. Menteri Luar Negeri Sugiono dinilai terlalu pasif dan normatif. Seolah hanya menunggu komando dari atas. Dan Prabowo sendiri? Ia terlihat kurang tegas, terutama dalam isu-isu internasional yang pelik seperti Palestina.

Beberapa analis hubungan internasional menyebut diplomasi kita kehilangan "moral leadership". Padahal, politik luar negeri adalah cerminan langsung dari kecerdasan seorang presiden. Kalau menterinya pasif, akar masalahnya mungkin justru ada di pucuk pimpinan yang tak memberi arah jelas.

Ketika bencana besar melanda Sumatra, sikap pemerintah plin-plan. Awalnya, bantuan asing ditolak mentah-mentah. Tapi setelah kritikan berdatangan dari berbagai penjuru, akhirnya dibuka juga. Sikap yang membuat banyak pihak menggeleng.

Pemerintah kerap memamerkan klaim penurunan angka kemiskinan. Namun, jika pakai standar Bank Dunia, masih jutaan rakyat Indonesia yang hidupnya rentan, nyaris miskin. Almarhum Faisal Basri pernah berulang kali mengingatkan, model pembangunan yang hanya bertumpu pada proyek-proyek besar tak otomatis menyejahterakan. “Yang penting kualitas pekerjaan dan upah,” katanya suatu kali.

Para ekonom lain punya kekhawatiran serupa. Kebijakan yang "top-down", minim partisipasi, berisiko memperlebar jurang ketimpangan yang sudah ada.