Venezuela Gugat AS ke PBB Usai Serangan Dituding Langgar Kedaulatan

Venezuela melayangkan kecaman keras. Targetnya? Serangan Amerika Serikat yang baru saja menghantam Caracas, juga wilayah-wilayah lain seperti Miranda, Aragua, dan La Guaira. Bagi pemerintah di Caracas, aksi ini bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan tamparan langsung terhadap Piagam PBB. Mereka menuding AS telah menginjak-injak prinsip kedaulatan dan kesetaraan hukum antar negara, yang termaktub dalam Pasal 1 dan 2. Intinya, penggunaan kekuatan sepihak ini dinilai tak bisa diterima.

Menurut sejumlah saksi, dampak serangan itu cukup serius. Bahkan, lewat pernyataan resminya di Jakarta, Kedutaan Besar Venezuela menyuarakan keprihatinan mendalam.

"Agresi tersebut mengancam perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya di Amerika Latin dan Karibia, serta menempatkan nyawa jutaan orang dalam risiko serius,"

demikian bunyi keterangan pers yang dirilis Sabtu lalu, tanggal 3 Januari.

Di sisi lain, ada motif lain yang dianggap jadi penyebab. Pemerintah Venezuela yakin, serangan ini punya tujuan terselubung: merebut kekayaan alam mereka. Minyak dan mineral yang melimpah dianggap sebagai harta karun yang ingin dirampas AS, sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menghancurkan kemerdekaan politik negara itu. Tapi, mereka bersikukuh itu takkan pernah berhasil.

"Upaya itu tidak akan berhasil. Setelah lebih dari 200 tahun merdeka, rakyat dan pemerintah sah Venezuela tetap teguh mempertahankan kedaulatan serta hak yang tidak dapat dicabut untuk menentukan nasibnya sendiri,"

tegas pemerintah. Suaranya terdengar lantang, penuh keyakinan.

Namun begitu, kata-kata saja dianggap tak cukup. Pemerintah pun mendorong semua kekuatan sosial dan politik di dalam negeri untuk segera bergerak. Rencana mobilisasi harus diaktifkan, sekaligus untuk mengecam agresi AS secara lebih luas.

Mereka mengklaim kesiapan penuh. Rakyat dan Angkatan Bersenjata, dalam satu kesatuan yang solid antara sipil, militer, dan polisi, telah disiagakan. Tujuannya jelas: menjaga kedaulatan dan perdamaian nasional. Sementara itu, di meja diplomasi, langkah-langkah juga disiapkan.

"Secara bersamaan, Diplomasi Perdamaian Bolivarian akan mengajukan pengaduan yang diperlukan ke Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, CELAC, dan Gerakan Non-Blok (GNB), guna menuntut kecaman serta pertanggungjawaban pemerintah Amerika Serikat,"

pungkas pernyataan itu. Sebuah ancaman hukum dan politik yang hendak dibawa ke forum dunia.