Nordik: Rahasia Kawasan yang Tak Lagi Anggap Tetangga Sebagai Ancaman

Bayangkan sebuah kawasan di mana negara-negara tetangga tidak saling menganggap sebagai ancaman militer. Itulah gambaran sederhana dari kawasan Nordik Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia. Mereka bukan sekadar sekumpulan negara yang bertetangga baik. Menurut para ahli, mereka adalah contoh nyata dari apa yang disebut security community atau komunitas keamanan.

Konsep ini sendiri bukan hal baru. Karl W. Deutsch sudah membicarakannya sejak 1957. Intinya, sekelompok negara bisa melampaui persaingan tradisional menuju hubungan yang dibangun di atas kepercayaan. Nah, puluhan tahun kemudian, Emanuel Adler dan Michael Barnett (1998) menyempurnakan gagasan ini lewat lensa konstruktivisme.

Bagi mereka, regionalisme yang kuat bukan cuma soal integrasi ekonomi atau pakta militer belaka. Lebih dari itu, ini tentang identitas bersama, norma-norma yang dipegang teguh, dan lembaga regional yang membentuk perilaku anggotanya.

Di Nordik, identitas bersama itu berakar sangat dalam. Warisan politik, sosial, dan ekonominya punya banyak kesamaan. Semuanya menganut demokrasi parlementer yang stabil, punya sistem kesejahteraan sosial yang mumpuni, budaya egaliter, dan yang tak kalah penting: tingkat kepercayaan sosial yang luar biasa tinggi.

Nah, dari sanalah pilar utamanya terbentuk. Ada rasa kebersamaan yang mengikat, ditambah norma kolektif yang secara tegas menolak perang antar mereka. Nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan sosial, dan keterbukaan bukan sekadar wacana. Itu memperkuat hubungan, sekaligus menjadi media untuk solidaritas dan mengelola risiko keamanan bersama.

Landasan semacam ini memberi ketahanan saat ketegangan global muncul. Dan kepercayaan sosial yang tinggi itu menambah dimensi keamanan yang lebih dalam, jauh melampaui sekadar hitung-hitungan kekuatan militer.

Mengapa kepercayaan begitu krusial? Karena ketika masyarakat percaya satu sama lain dan pada institusi publik, konflik internal bisa ditekan. Koherensi sosial meningkat, stabilitas domestik menguat, dan pada akhirnya semua ini memperkuat keamanan kawasan secara struktural. Ancaman pun bisa dikelola dengan cara-cara non-militer yang lebih efektif, lewat kesiapsiagaan masyarakat, respons kolektif terhadap krisis, atau kerja sama keamanan siber.

Di sisi lain, tentu ada peran institusi. Ambil contoh Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Lembaga ini berperan baik dalam mengoordinasikan aspek politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan tanpa harus mengganggu prinsip dasar non-konfrontasi.

Lalu ada Nordic Council, badan antarparlemen yang berdiri sejak 1952. Wadah ini memfasilitasi interaksi legislatif dan dialog politik, yang lambat laun menjadi fondasi bagi pengembangan nilai dan norma bersama. Institusionalisasi semacam inilah yang membantu menginternalisasi nilai-nilai tadi ke dalam kebijakan yang nyata.

Namun begitu, komunitas yang tampak stabil ini bukan berarti tak tergoyahkan. Pandemi Covid-19 adalah ujian nyata. Saat itu, proses securitization terjadi di mana isu kesehatan diframing sebagai ancaman keamanan yang butuh tindakan luar biasa.

Nasionalisme dan proteksionisme sempat mengemuka, sedikit menggeser semangat regionalisme. Peristiwa ini menunjukkan bahwa komunitas keamanan bukan entitas monolitik. Ia rentan terhadap tekanan sosial-politik dari ancaman yang tak terduga.

Kemudian, invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menjadi ujian lain yang lebih berat. Tapi di sini, responsnya justru adaptif dan tegas. Bergabungnya Finlandia dan Swedia ke NATO, serta pernyataan bersama negara-negara Nordik soal pertahanan, justru menegaskan kembali identitas komunitas mereka.

Ini membuktikan kemampuan mereka untuk merevitalisasi kepercayaan dan kerja sama di tengah krisis geopolitik besar. Norma dan identitas bersama itu ternyata bisa teruji, direkonstruksi, dan akhirnya diperkuat kembali ketika menghadapi ancaman eksistensial.

Jadi, pelajarannya apa? Solidaritas berbasis nilai harus diiringi pragmatisme dalam merespons kondisi nyata. Dengan begitu, regionalisme bisa bertahan di tengah ketidakpastian.

Lalu, bagaimana jika kita bandingkan dengan ASEAN? Di sini, perbedaannya cukup jauh. Komunitas Keamanan Nordik bertumpu pada nilai kolektif kuat trust, transparansi, shared values yang sudah mengakar dalam struktur sosial-politik mereka. Mekanisme koordinasinya pun jadi lebih dalam dan responsif.

ASEAN? Prinsip dasarnya berbeda. Regionalisme di sana dibangun di atas prinsip non-interference dan konsensus yang longgar. Kerangka ini memang menghormati kedaulatan nasional, tapi di sisi lain menghambat integrasi keamanan yang lebih mendalam.

Hal itu menjadi penghalang serius saat menghadapi ancaman bersama, entah itu konflik di Laut China Selatan atau masalah non-tradisional seperti terorisme. Ditambah lagi, perbedaan sistem politik, tingkat pembangunan, dan lemahnya identitas kolektif yang kuat, membuat ASEAN sulit menjadi komunitas keamanan yang solid.

Aspek kelembagaannya juga beda. Nordik punya NORDEFCO yang tak hanya menetapkan norma, tapi juga mekanisme konkret untuk latihan militer bersama dan pengembangan kemampuan. ASEAN lebih mengandalkan forum diskusi yang bersifat deklaratif, seperti ARF atau KTT.

Memang ada blueprint strategis, tapi implementasinya sering terbentur mekanisme konsensus. Alhasil, langkah cepat dan tegas untuk menanggulangi ancaman jadi sulit diambil. Kelemahan ini terlihat, misalnya, dalam kesulitan ASEAN mengelola konflik internal atau krisis kemanusiaan di antara anggota sendiri.

Ambil contoh konflik Thailand-Kamboja beberapa waktu lalu. Meski ASEAN dianggap berhasil mendorong gencatan senjata, nyatanya penyelesaian akhir justru melibatkan pihak eksternal seperti AS dan Tiongkok.

Pada intinya, model Nordik memberi pelajaran berharga: komunitas keamanan yang tangguh butuh identitas bersama yang kuat, struktur institusional yang efektif, dan kemampuan adaptasi. Pengalaman ASEAN, di sisi lain, menunjukkan bahwa tanpa fondasi itu, regionalisme akan mudah terhambat oleh tarik-menarik kepentingan nasional yang tak pernah usai.