Banjir Sumatra: Tagihan Mahal dari Pembangunan yang Abai

Banjir besar kembali menyapu wilayah Sumatra. Peristiwa ini bukan lagi sekadar fenomena alam yang rutin terjadi. Rasanya lebih seperti tagihan yang akhirnya jatuh tempo tagihan mahal dari cara kita membangun selama ini.

Setiap genangan air itu membawa pesan yang sama, meski kita sering pura-pura tak mendengarnya. Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan keseimbangan sosial dan ekologi, ujung-ujungnya selalu bencana. Pola pembangunan kita seperti berjalan di tempat, terjebak dalam siklus yang itu-itu saja: eksploitasi, kerusakan, bencana, perbaikan sementara, lalu ulang lagi dari awal.

Alam Punya Batas, Pembangunan Sering Tidak

Dalam konsep keberlanjutan modern, lingkungan bukan sekadar pelengkap. Ia adalah fondasi. John Elkington, misalnya, menempatkan Planet sebagai prasyarat mutlak bagi People dan Profit. Ada juga kerangka Planetary Boundaries yang menegaskan, aktivitas manusia hanya bisa stabil jika tak melampaui batas ekologis yang aman.

Nah, banjir di Sumatra ini adalah contoh nyata ketika batas itu dilanggar. Lihat saja deforestasi yang masif, degradasi daerah aliran sungai, plus tata ruang yang terlalu longgar mengakomodasi kepentingan jangka pendek. Semua itu menciptakan kerentanan struktural. Akibatnya, bencana bukan lagi anomali, melainkan konsekuensi yang logis. Negara pun terjebak, menggelontorkan dana untuk pemulihan berulang-ulang yang sebenarnya bisa dialokasikan ke hal lain yang lebih produktif.

“People” yang Selalu Paling Terdampak

Ini pola yang selalu terulang. Setiap kali bencana datang, kelompok paling rentanlah yang paling menderita. Masyarakat berpendapatan rendah di kawasan rawan kehilangan segalanya: rumah, pekerjaan, akses pendidikan, bahkan rasa aman.

Amartya Sen, melalui pendekatan "human capability", bilang pembangunan sejati itu soal memperluas kemampuan manusia untuk hidup layak dan bermartabat.

Ketika banjir merusak fondasi kehidupan sehari-hari, yang runtuh bukan cuma bangunan fisik. Kapabilitas sosial dan ekonomi masyarakat ikut ambrol. Tanpa kebijakan yang sungguh-sungguh memperkuat ketahanan komunitas dari hunian layak sampai sistem peringatan dini pembangunan akan terus menghasilkan korban yang sama, di tempat yang sama.

“Profit” Semu yang Biayanya Selangit

Selama ini, pertumbuhan ekonomi kerap diukur dari seberapa cepat kita mengubah sumber daya alam menjadi angka di laporan PDRB. Tapi pengalaman pahit bencana membuktikan, profit dari model eksploitatif itu sifatnya semu dan rapuh banget. Coba lihat: kerusakan lingkungan picu gangguan logistik, produktivitas turun, investasi menguap, biaya asuransi dan pemulihan melambung.

Konsep "Creating Shared Value" dari Porter dan Kramer juga menegaskan hal serupa. Keuntungan jangka panjang cuma bisa dicapai jika ada investasi pada ekosistem yang sehat dan masyarakat yang stabil. Banjir Sumatra adalah bukti nyata. Pertumbuhan yang mengabaikan lingkungan dan sosial pada akhirnya menghancurkan basis keuntungannya sendiri. Profitnya tidak hilang seketika, tapi tergerus perlahan oleh biaya yang membengkak.

Esensi yang Terlupakan

Menariknya, John Elkington sendiri pernah mengingatkan bahwa Triple Bottom Line (TBL) bukanlah alat pelaporan CSR yang dipoles untuk pencitraan. Bahkan di 2018, ia sempat melakukan "recall" atas konsepnya karena banyak organisasi gagal paham esensi transformasionalnya. Intinya, TBL menuntut perubahan cara pikir. People dan Planet harus jadi pusat strategi, sementara Profit adalah hasil dari keseimbangan keduanya.

Di Indonesia, ini artinya keberlanjutan harus meresap sampai ke inti perencanaan pembangunan. Bukan cuma numpang lewat di dokumen visi atau laporan tahunan. Tanpa integrasi nyata dalam kebijakan tata ruang, investasi, dan pengelolaan sumber daya alam, TBL cuma akan jadi slogan kosong. Slogan yang tak mampu memutus siklus bencana.

Persoalan Tata Kelola

Banjir Sumatra juga mengungkap borok tata kelola yang masih sektoral dan reaktif. Teori "Good Governance" menekankan, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan negara mengelola risiko jangka panjang. Tata kelola bukan cuma soal serap anggaran, tapi juga keberanian mengendalikan aktivitas ekonomi yang merusak daya dukung lingkungan.

Kalau kebijakan pembangunan tidak diselaraskan dengan mitigasi risiko ekologis, sama saja negara menunda masalah. Menundanya ke masa depan dengan biaya yang lebih besar. Tata kelola berbasis TBL menuntut sinkronisasi. Perencanaan ekonomi, perlindungan sosial, dan konservasi lingkungan harus jadi satu paket kebijakan yang utuh.

Berpindah Haluan

Siklus ini tak akan putus jika respons kita tetap reaktif, sekadar memadamkan api. Pendekatan "preventive development" justru menunjukkan, investasi di pencegahan dan mitigasi jauh lebih efisien ketimbang biaya pemulihan. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk menjaga ekosistem dan memperkuat ketahanan sosial, berpotensi menghemat biaya kerusakan berlipat ganda di kemudian hari.

Dalam kerangka ini, TBL bukan beban. Ia justru strategi rasional untuk menekan risiko sistemik. Keberlanjutan bukan musuh pertumbuhan, melainkan prasyarat agar pertumbuhan itu sendiri tidak runtuh oleh bencana yang kita ciptakan sendiri.

Peringatan Keras

Banjir Sumatra harus dibaca sebagai peringatan keras. Kita tidak bisa terus berputar dalam lingkaran yang sama. Triple Bottom Line menawarkan jalan keluar: Planet sebagai fondasi, People sebagai inti, dan Profit sebagai hasil. Abaikan salah satunya, seluruh sistem jadi rapuh.

Empati untuk para korban memang perlu. Tapi itu harus dibarengi dengan keberanian untuk mengubah kebijakan. Tanpa itu, bencana berikutnya cuma soal waktu. Pilihannya sebenarnya jelas: tetap jalan di tempat dalam siklus bencana, atau menata ulang pembangunan dengan TBL sebagai agenda bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.