Dari Tsunami ke Siklon: Dua Dekade Pelajaran Bencana yang Belum Usai

Gempa dan tsunami Aceh 2004 bukan cuma meninggalkan duka. Tragedi itu membuka mata kita semua tentang betapa rapuhnya kesiapan kita. Saat itu, sistem peringatan dini hampir tak ada. Masyarakat pun banyak yang tak paham: surutnya air laut secara tiba-tiba usai gempa adalah alarm alam yang mematikan. Akibatnya, korban berjatuhan. Padahal, dengan peringatan yang tepat dan evakuasi cepat, banyak nyawa yang sebenarnya bisa diselamatkan.

Namun begitu, musibah besar itu akhirnya menjadi titik balik. Pemerintah bergerak cepat dengan tanggap darurat masif, lalu mulai membenahi sistem penanggulangan bencana dari akarnya. Lahirlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini jadi game-changer. Pendekatan yang semula cuma reaktif nanggapi setelah bencana datang pelan-pelan bergeser ke arah yang lebih proaktif. Intinya, mengurangi risiko sebelum musibah terjadi.

Di tingkat pusat, dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara di daerah, lewat amanat Pasal 18 dan 19 UU tersebut, wajib dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ini upaya desentralisasi, agar respons bisa lebih cepat dan tepat sampai ke level paling lokal.

Sejak BNPB berdiri, paradigma kita berubah total. Sekarang, fokusnya bukan cuma menunggu dan menanggapi, tapi pada mitigasi dan kesiapsiagaan. BNPB mengoordinasi semuanya, mulai dari pencegahan, kesiapan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Langkah-langkah konkret pun dijalankan: sistem peringatan dini tsunami dibangun, peta risiko disusun, jalur evakuasi ditandai, sampai edukasi dan simulasi rutin digelar di sekolah dan komunitas.

Upaya masif ini punya payung hukum yang kuat. Berkat pembenahan itu, Indonesia kini jauh lebih siap. Harapannya jelas: tragedi sebesar dua dekade silam tak terulang lagi.

Anomali Siklon Tropis

Dua puluh tahun kemudian, Sumatra kembali memberi pelajaran pahit. Akhir November 2025, banjir bandang dan tanah longsor serentak melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan lebat mengguyur tanpa henti berhari-hari. Sungai-sungai meluap, lereng-lereng bukit ambrol. Ratusan desa terendam, infrastruktur vital lumpuh total. Korban jiwa mencapai ratusan orang. Data BNPB mencatat, lebih dari 400 nyawa melayang di tiga provinsi itu.

Penyebabnya? Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh kemunculan Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka, perairan timur Aceh. Fenomena ini langka. Wilayah dekat khatulistiwa seperti ini biasanya relatif aman dari siklon karena efek rotasi Coriolis yang minim.

Uniknya, Senyar tidak sendirian. Di waktu yang hampir bersamaan, Topan Koto mengganas di Samudra Pasifik Barat Laut, memicu banjir dan longsor parah di Filipina sebelum melemah ke arah Vietnam. Interaksi atmosfer yang tidak biasa antara Koto di utara dan Senyar di selatan ini disebut-sebut turut memperparah hujan di Sumatra.

Munculnya badai-badai tropis intens di wilayah yang tak lazim ini tentu mengundang tanya: apa hubungannya dengan krisis iklim?

Para ahli meteorologi berpendapat, meski siklon di dekat ekuator jarang, itu bukan hal mustahil. Memang butuh penelitian lebih mendalam untuk mengaitkannya secara langsung dengan perubahan iklim. Tapi tren umumnya sudah jelas: pemanasan global cenderung membuat badai tropis lebih kuat dan hujan ekstrem makin sering. Fenomena cuaca yang dulu dianggap 'langka', kini bisa datang lebih kerap dengan dampak yang lebih menghancurkan.

Saatnya Berbenah di Era Krisis Iklim

Kalau tsunami 2004 jadi momentum kita membenahi manajemen bencana, maka rentetan bencana iklim di Sumatra ini harus jadi alarm keras. Krisis iklim yang terjadi sekarang ini semakin mempersempit ruang untuk kelalaian. Pola cuaca makin sulit ditebak dan cenderung ekstrem. Setiap kesalahan dalam mengelola lingkungan, dampaknya bisa sangat katastropik.

Mencegah kerusakan lingkungan harus dilihat sebagai masalah keselamatan bersama. Bukan cuma isu politik atau beban satu sektor saja. Prinsip ini sebenarnya sudah tertuang dalam konstitusi. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Amanat ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 67-nya menyatakan dengan tegas: setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Artinya, melindungi lingkungan adalah kewajiban kolektif kita semua. Pembangunan ekonomi tak boleh lagi mengabaikan daya dukung alam.

Jadi, apa yang harus dilakukan? Menghentikan deforestasi, menata ruang berbasis mitigasi bencana, menegakkan hukum bagi perusak lingkungan, dan mengedukasi publik tentang perubahan iklim. Semua ini bukan lagi pilihan. Ini sebuah keniscayaan untuk melindungi keberlangsungan hidup bangsa.

Indonesia perlu berbenah lagi dengan keseriusan seperti pasca-2004. Kali ini, fokusnya harus pada krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Setiap jengkal hutan yang diselamatkan, setiap sungai yang dinormalisasi, setiap simulasi evakuasi yang dilatih itu semua bisa berarti ribuan nyawa terselamatkan di masa depan.

Dengan menjadikan keselamatan lingkungan sebagai kepentingan bersama, kita bisa lebih tangguh menghadapi tantangan alam yang kian berat. Soalnya, mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati, bukan?