Bencana Sumatra: Uluran Tangan Timur Tengah Ditolak, Kemandirian Dipertanyakan

Sejak akhir November lalu, sejumlah wilayah di Sumatra diguncang bencana. Banjir dan longsor besar-besaran terjadi, berlangsung hingga awal Desember 2025. Korban jiwa sudah lebih dari seribu orang. Ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara itu, gelombang pengungsian mencapai skala yang luar biasa: sekitar 770 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Kerugian material? Ditaksir tembus Rp51 triliun. Bencana ini jelas menjadi salah yang paling memukul, baik secara sosial maupun ekonomi, dalam beberapa tahun belakangan.

Di tengah situasi yang carut-marut itu, muncul keputusan yang mengundang perhatian. Pemerintah Indonesia memilih untuk tidak menerima bantuan dari luar negeri. Bahkan tawaran 30 ton beras dari Uni Emirat Arab untuk Medan pun ditolak.

Presiden Prabowo Subianto bersikukuh dengan sikap ini. Ia menegaskan bahwa Indonesia punya kapasitas dan sumber daya untuk menangani bencana secara mandiri. Instruksi pun turun, meminta pemerintah daerah mengikuti arahan pusat soal kebijakan penolakan bantuan asing ini.

Namun begitu, keputusan Jakarta ini rupanya menyisakan keheranan di seberang lautan. Terutama di kalangan negara-negara Timur Tengah yang sebelumnya dengan sigap menyatakan kesiapan membantu. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, Iran, hingga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) adalah beberapa di antaranya.

Menurut laporan Middle East Monitor, tawaran dari kawasan itu bukan sekadar basa-basi diplomatik. Hubungan Indonesia dan Timur Tengah sudah lama terjalin erat, dibangun dari ikatan agama, lalu lintas tenaga kerja, hingga aliran investasi. Jadi, dorongan untuk membantu datang dengan cepat dan yang paling penting dianggap tulus.