Gus Aam Wahib Wahab: Board of Peace Tanpa Palestina Hanyalah Ilusi

Gus Aam Wahib Wahab Tolak Board of Peace: Perdamaian Tanpa Kemerdekaan Palestina Hanyalah Ilusi

JAKARTA Suaranya tegas dan penuh keprihatinan. Gus Aam Wahib Wahab, cucu dari KH Wahab Chasbullah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, secara terbuka menolak dan mengecam dukungan Ketum PBNU Gus Yahya Cholil Staquf terhadap langkah Indonesia masuk ke dalam Board of Peace. Bagi Gus Aam, inisiatif yang didukung Presiden Prabowo Subianto ini sama sekali bukan jalan tepat untuk memperjuangkan Palestina.

Penolakan ini bukan hanya datang darinya sendiri.

"Saya, bersama 127 orang yang mencintai dan peduli terhadap NU," ujar Gus Aam kepada media pada Rabu, 4 Februari 2026.

Dia merinci, dukungan penolakan itu datang dari berbagai elemen. Mulai dari Pengurus PWNU DIY, Fatayat DIY, hingga Muslimat Jatim. Ada juga suara dari pengurus Syuriah PCNU Sleman, Tanfidziyah, bahkan PWNU Papua. Tak ketinggalan, akademisi, peneliti, dosen, profesional, pengusaha, mahasiswa, dan warga Nahdliyin dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga luar Pulau Jawa ikut menyatakan sikap yang sama.

"Kami menyatakan keprihatinan mendalam, sekaligus penolakan tegas, serta mengecam dukungan Ketum PBNU," tegasnya. Menurut mereka, dukungan Gus Yahya itu keliru.

Baginya, fakta di lapangan sudah jelas. "Sudah menjadi kenyataan dan terbukti bahwa perdamaian yang dibangun tanpa keadilan hanyalah kelanjutan dari imperialisme dan kolonialisme. Semuanya dibalut dengan bahasa-bahasa manipulatif," sambung Gus Aam dengan nada getir.

Dia menggambarkan realitas yang pahit. Sementara pembicaraan perdamaian berlangsung, di tanah Palestina keadaan justru makin suram.

"Sementara darah tetap dan terus mengalir, tanah terus dirampas. Kemerdekaan Palestina semakin menjadi ilusi belaka," tambahnya.

Menurut analisis Gus Aam, Board of Peace sejak awal lahir sudah bermasalah. Inisiatif ini lebih menyerupai kepanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat, ketimbang sebuah upaya perdamaian yang sah dan berkeadilan. Hal ini terlihat nyata dari cara pembentukannya.

Bagaimana mungkin sebuah dewan perdamaian dirancang secara sepihak, tanpa melibatkan satupun perwakilan dari Palestina? Padahal, merekalah pihak yang paling terdampak dan seharusnya ada di meja perundingan.