Didu: Oligarki Penguasa Sejati, Ancaman Bubarnya Indonesia Makin Nyata

Kritik tajam dilontarkan Muhammad Said Didu soal kuasa oligarki di Indonesia. Dalam sebuah diskusi daring yang digelar pekan lalu, mantan pejabat dengan pengalaman puluhan tahun di pemerintahan itu tak ragu menyebut siapa penguasa sebenarnya negeri ini. Bukan lagi institusi negara, melainkan segelintir orang bermodal besar.

"Penguasa nyata Indonesia sekarang itu adalah oligarki. Yang lain tuh hanya dayang-dayang aja. DPR, Istana, semuanya," tegas Didu.

Lalu ia menambahkan, dengan nada getir, "Penguasaannya ada di PIK, itulah penguasa Indonesia sebenarnya."

Lima Pilar Kedaulatan yang Renggut

Menurut analisis Didu, setidaknya ada lima pilar kedaulatan yang sudah berpindah tangan: ekonomi, politik, hukum, wilayah, plus pengelolaan sumber daya alam. Ia lalu memberi contoh nyata, kasus banjir besar di Sumatra. Ceritanya, hutan Bukit Barisan yang dibiayai dari uang rakyat dan utang luar negeri, justru diserahkan ke oligarki lewat izin HPH.

Hasilnya bisa ditebak. Setelah kayu habis ditebang dan keuntungan mengalir deras, banjir pun datang. Dan siapa yang menanggung kerugiannya? Kembali ke APBN, alias uang kita semua.

"Keuntungan mereka digunakan untuk menyogok kiri kanan. Masih bergemuruh, Pangdam Bukit Barisan menyatakan tidak ada pembalakan hutan di Sumatra Utara," ujarnya, sambil menggeleng.

"Bayangkan, TNI bintang dua memasang badan."

Ekspansi yang Tak Terbendung

Didu lalu menyebut beberapa nama besar. Sinar Mas, yang dulu cuma jualan minyak goreng pakai sepeda ontel, kini kuasai jutaan hektar kebun sawit dan properti megah. Astra, yang identik dengan mobil, merambah ke perkebunan dan real estate. Indofood, yang dapat monopoli terigu, juga masuk ke lahan dan proyek raksasa seperti PIK 2.

Ekspansi mereka, kata Didu, sudah jauh melampaui bisnis awal. Lalu ia bertanya, retoris, "Pertanyaan saya, masih adakah harapan Indonesia mengembalikan kembali kedaulatannya?"

Jawabannya sendiri pesimis. "Saya melihat semakin sempit sekarang untuk mengembalikan itu."

Politik dan Hukum dalam Cengkeraman

Di ranah politik, situasinya suram. Hampir semua partai, menurut Didu, adalah milik oligarki atau diisi oleh mereka. Itu sebabnya, suara-suara kritis soal kasus lingkungan seperti di Sumatra atau perambahan hutan nyaris tak terdengar.

"Karena memang mereka adalah, mohon maaf aja, kacung-kacung oligarki," tegasnya tanpa tedeng aling-aling.

Bidang hukum tak lebih baik. Didu bilang, hampir semua keputusan pengadilan berpihak pada yang punya uang untuk menyogok. Pengalamannya menghadiri persidangan di Banten hampir tiap hari untuk kasus warga melawan PIK 2 jadi bukti baginya. Bahkan mantan wakil presiden sekalipun, Jusuf Kalla, terlibat sengketa tanah dengan oligarki. Didu menyebut ada petinggi TNI dan Polri yang dikerahkan untuk mengeksekusi tanah sang mantan wapres.

Sorotan pada Rezim Sebelumnya

Said Didu secara khusus menyoroti periode sepuluh tahun terakhir, yang ia nilai sebagai puncak rekayasa sistem. Undang-Undang Cipta Kerja disebutnya sebagai instrumen utama penyerahan kedaulatan.

"Partai yang berkuasa adalah yang memakai terus jaket wong cilik. Tapi merekalah yang membikin undang-undang, membikin semua peraturan yang direkayasa oleh rezim Joko Widodo untuk menyerahkan kedaulatan negara kepada oligarki," paparnya.

Serangan Balik dan Harapan pada Prabowo

Belakangan ini, muncul Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 yang kontroversial. Didu menduga, ini adalah bentuk serangan balik oligarki terhadap upaya Presiden Prabowo yang mencoba menertibkan mereka. Yang lebih memprihatinkan, ada akademisi yang membela peraturan itu, meski bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Simbol oligarki berkuasa adalah apabila masih bisa menggerakkan para penegak hukum. Itulah simbol oligarki masih berkuasa," tandasnya.

Harapannya kini tertumpu pada Presiden Prabowo. Kata Didu, rantai oligarki yang mengendalikan penegak hukum harus diputus. Tanpa itu, perbaikan negara akan terasa mustahil.

Peringatan Terakhir: Ancaman Bubarnya Negara

Di akhir pernyataannya, Didu menyampaikan kekhawatiran paling mendalam. Ia melihat generasi muda seolah 'tidur nyenyak' di tengah ancaman yang nyata. Oligarki, dalam pandangannya, punya kekuatan untuk membubarkan Indonesia. Dan proses itu sedang berjalan sistematis.

"Saya menyatakan ancaman terbesar bubarnya Indonesia adalah oligarki. Ancaman terbesar dan itu sedang bekerja sekarang," tegasnya sekali lagi.

Ia pun mengajak semua elemen masyarakat yang masih punya 'watak waras' untuk bergerak. Tujuannya satu: menyelamatkan bangsa dari cengkeraman, pengambilalihan, atau bahkan pembubaran oleh kekuatan oligarki.

Didu, yang sudah 15 tahun berada di luar pemerintahan, mengaku telah tiga tahun terakhir berjuang langsung di lapangan melawan hal ini. Ia berharap isu besar ini bisa naik ke forum yang lebih luas, dan mendapat dukungan nyata dari publik.