“Kita tidak ingin program ini [menjadi] program design yang top-down. Kalau program top-down nanti belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing. Oleh karena itu perlu mekanisme juga mendengarkan bottom-up dari bawah,” tegasnya.
Selain harmonisasi, ada dua tugas pokok lain untuk komite tersebut: pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dimaksudkan bukan untuk bersikap superior, melainkan juga mendengarkan aspirasi daerah yang mengalami kendala.
“Juga bisa menampung aspirasi, tidak hanya mengawasi seperti lebih superior, tidak. Tapi tentu juga bisa menampung masukan dari kepala daerah,” katanya.
Untuk evaluasi, Mendagri usulkan dilakukan tiap tiga atau empat bulan sekali. Jika hasilnya tak menunjukkan perbaikan, masalah akan dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang memang menginginkan percepatan pembangunan Papua dan intervensi lebih lanjut bisa saja dilakukan.
Jadi, pesannya jelas. Harmonisasi, pengawasan yang partisipatif, dan evaluasi rutin adalah kunci. Tanpa itu, percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih bisa jadi sekadar wacana lagi.
Artikel Terkait
Gerakan Rakyat Serukan Prabowo Tarik Diri dari Board of Peace Trump
Habib Bahar Bin Smith Resmi Jadi Tersangka Penganiayaan Anggota Banser
Besok di Sentul, Prabowo Buka Rakornas Pusat-Daerah di Hadapan Ribuan Pejabat
Buku Darurat Belanda: Bukan Alarm Perang, tapi Ajakan Bertahan Mandiri