LBH Muhammadiyah Ancam Gugat Prabowo Jika Darurat Nasional di Sumatera Tak Ditetapkan

kata Ikhwan lagi. Suaranya tegas, tanpa tedeng aling-aling.

Tak cuma soal status, dia juga mendesak pengalihan anggaran. Dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran negara lainnya, untuk sementara harus difokuskan ke tiga provinsi yang luluh lantak itu.

“Bahkan sudah saatnya anggaran-anggaran yang kita punya difokuskan untuk penanggulangan bencana itu. Bila perlu, dana-dana MBG untuk sementara dialokasikan untuk kepentingan masyarakat kita di tiga provinsi itu,”

ujarnya.

Di sisi lain, ada ironi pahit yang dia soroti. Di tengah kepungan bencana, bantuan kemanusiaan dari luar negeri justru mandek di Bea Cukai. Informasi valid yang dia terima menyebut, barang-barang bantuan itu tertahan lantaran dikenai pajak yang nilainya sangat besar.

“Ini menjadi ironi,”

keluhnya. Situasi seperti inilah yang memperkuat alasan mendesaknya kendali penanganan beralih ke pemerintah pusat. Tanpa status bencana nasional, kerumitan birokrasi dan ketidakseragaman penanganan akan terus jadi masalah.