Mahasiswa UIN Jakarta Deklarasi Empat Tuntutan Reformasi, Desak KPK Bebas dari Intervensi

Suasana di kampus UIN Jakarta Jumat siang itu (12/12/2025) cukup berbeda. Bukan hanya hiruk-pikuk perkuliahan biasa, tapi juga gemuruh suara dari Mimbar Bebas yang digelar Aliansi Mahasiswa di sana. Tema yang diusung punya bobot: "Reformasi yang Tertunda: Menagih Janji Pemberantasan Korupsi dan Pengkhianatan Negara." Dari forum itulah, akhirnya lahir sebuah pernyataan sikap tegas berisi empat tuntutan reformasi.

Juru bicara aliansi, dengan suara lantang, langsung menyasar inti persoalan. "Kami Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta melakukan sebuah pernyataan sikap karena bobroknya birokrasi sekarang ini," ujarnya saat membacakan deklarasi di hadapan ratusan pasang mata.

Isi tuntutannya jelas dan mengerucut. Pertama, mereka mendesak aparat penegak hukum KPK, Kejaksaan, dan kepolisian untuk benar-benar bekerja tanpa intervensi. Proses penyidikan sampai persidangan harus steril dari campur tangan politik, ekonomi, atau kepentingan kekuasaan apa pun.

Kedua, soal KPK. Kewenangannya yang terus tergerus oleh berbagai revisi aturan, menurut mereka, harus dipulihkan sepenuhnya. Tanpa itu, pemberantasan korupsi hanya akan jadi slogan usang.

Lalu yang ketiga, mereka menuntut percepatan. Penanganan kasus korupsi yang melibatkan aktor politik, pejabat negara, dan mereka yang punya akses ke kekuasaan, harus digenjot. Jangan sampai ada lagi kesan tebang pilih.

Terakhir, tuntutan keempat agak lebih kompleks tapi tak kalah penting. Mereka mendesak audit independen untuk setiap kebijakan atau program yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara. Tujuannya, menutup celah bagi praktik pengkhianatan negara lewat penyalahgunaan wewenang atau kolusi yang mengorbankan kepentingan nasional.

Di antara kerumunan mahasiswa, hadir juga sejumlah tokoh nasional seperti Marwan Batubara, Muhammad Ismet, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadillah. Kehadiran mereka seakan memberi penegas bahwa keresahan ini bukan hanya milik kampus.

Sebelum deklarasi dibacakan, acara sudah dimulai dengan orasi yang menyuarakan kegelisahan yang lebih luas. Mulai dari bencana banjir di Sumatera, wacana RKUHAP yang kontroversial, sampai janji 19 juta lapangan kerja yang dianggap gagal total. Suara mahasiswa yang satu ini cukup menyentak.

"Kita diminta untuk donasi ketika ada korban bencana. Terus selama ini pajak yang kita bayarkan itu ke mana? Ketika ada donasi, kenapa atas nama Presiden dan Wakil Presiden?"

Mimbar bebas ini rupanya bukan yang pertama. Sebulan sebelumnya, gelombang protes serupa sudah dimulai di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dan rencananya, aksi seperti ini akan terus bergulir ke kampus-kampus lain di Indonesia. Puncaknya nanti direncanakan di Tugu Proklamasi, sebagai simbol dimulainya perlawanan untuk menuntut apa yang mereka sebut reformasi kedua.

Acara ditutup dengan pembacaan deklarasi. Suara yel-yel "Hidup Mahasiswa!", "Tangkap Jokowi!", dan "Pecat Sigit!" menggema, mengkristalkan tuntutan mereka akan penegakan hukum dan keadilan. Suasana panas, tapi penuh keyakinan.