Apresiasi khusus juga ditujukan kepada para aparat.
“Saya juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, serta Brimob yang telah bekerja keras di dapur umum untuk memastikan kebutuhan makanan para pengungsi tetap terpenuhi,” tuturnya.
Pemulihan infrastruktur jadi perhatian serius. BHS meminta pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, segera mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara. Hunian itu nantinya bisa dipakai warga sembari menunggu rumah tetap yang difasilitasi pemerintah.
Kolaborasi pun digalang. Penyaluran bantuan ini rencananya akan didukung oleh Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) dan sejumlah pelaku industri lain yang berencana mengirim bantuan susulan.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, saya berharap proses pemulihan pascabanjir di Kabupaten Agam dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan,” harap BHS.
Kunjungannya ke lokasi juga menyisakan catatan penting. Ternyata, sistem peringatan dini atau early warning system di wilayah terdampak belum ada. Padahal, ini hal krusial.
Ia mendesak pemerintah daerah segera menyiapkannya. Dengan sistem itu, warga bisa lebih siap siaga saat bencana datang. Evakuasi bisa lebih terencana, termasuk menunjuk meeting point yang aman.
“Simulasi kebencanaan harus secara rutin dilakukan,” tegasnya.
Tujuannya jelas: agar tidak terulang lagi korban sebanyak sekarang. Data yang ia sebutkan cukup menyayat hati: lebih dari 55 orang meninggal dan hilang, sementara 496 warga lainnya terpaksa mengungsi.
Artikel Terkait
Mantan Wamenaker Noel Hadapi Pelimpahan Berkas, Kasus Sertifikasi K3 Rp81 Miliar Mengalir Deras
Ketika Pahlawan Muslim Muncul, Narasi Kebencian Tersendat
Lisa Mariana Kirim Pesan Maaf ke Atalia, Unggah ke Instagram untuk Publik
Selat Hormuz: Ketika Jalur Minyak Global Dijadikan Panggung Krisis Abadi