Wamen Sosial Tegaskan: Sekolah Rakyat Harus Jadi Jembatan Keluar dari Kemiskinan

Di sebuah ruang rapat di Cibinong, Bogor, Rabu (10/12) lalu, suasana terasa cukup serius. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berbicara di hadapan para anggota gugus tugas. Intinya jelas: pengawasan dan pengendalian operasional Sekolah Rakyat tak boleh setengah-setengah. Dia menekankan, proses belajar mengajar serta segala unsur pendukungnya harus benar-benar berkualitas.

"Kita harus memastikan sebagai gugus tugas pengawasan dan pengendalian Sekolah Rakyat, proses belajar-mengajarnya beserta faktor-faktor, unsur-unsur pendukungnya harus clear, harus berkualitas," tegas Agus Jabo.

"Supaya anak-anak yang belajar di Sekolah Rakyat ini juga berkualitas, secara intelektual, secara moral."

Menurutnya, komitmen awal mendirikan Sekolah Rakyat ini adalah sebagai jembatan. Sasaran utamanya anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, agar mereka punya kesempatan memutus rantai kemiskinan yang bisa saja terus berlanjut ke generasi berikutnya.

"Jadi tugas kita itu kemudian menjadikan jembatan ini, yang akan mengantarkan mereka itu betul-betul kokoh dan kuat," lanjutnya.

"Kesuksesan dari Sekolah Rakyat, ke depannya itu bukan hanya banyaknya lulusan, bukan banyak yang direkrut. Tapi setelah lulus anak-anak ini bisa menggraduasi dirinya dan keluarganya atau tidak."

Dalam arahan yang cukup panjang, Agus Jabo menyoroti beberapa hal krusial. Pertama, soal penyelesaian masalah. Dia bilang, tak boleh ada ruang untuk kelalaian. Setiap kendala harus ditangani secara profesional, tepat waktu, dan tepat sasaran. Tujuannya sederhana: masalah yang sama jangan sampai terulang lagi.

Lalu, laporan pengendalian operasional wajib berbasis bukti yang kuat. Ini penting untuk pertanggungjawaban. Untuk mendukung hal itu, Kemensos lewat Pusdatin sedang mengembangkan Aplikasi Setara, kependekan dari Sistem Evaluasi Terpadu Sekolah Rakyat. Aplikasi ini fungsinya memonitor pengaduan dari Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.

Hingga saat rakor digelar, data yang masuk menunjukkan ada 4.001 pengaduan yang telah tercatat. "Jadi, yang masuk ke (aplikasi) Setara itu harus mencerminkan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan," ucap Agus Jabo menegaskan.

Di sisi lain, gugus tugas juga diminta untuk proaktif. Mereka harus mampu mengantisipasi berbagai risiko, entah itu terkait siswa, sarana prasarana, atau tenaga pendidik. Penyelesaian masalah pun harus komprehensif, tidak sekadar tambal sulam.

"Kita harus menjadikan beberapa bulan lagi, sebagai pengalaman kita untuk kemudian mengelola Sekolah Rakyat permanen di tahun depan," jelasnya.

Terakhir, dan ini ditegaskan dengan nada tegas, integritas adalah harga mati. Seluruh proses pengendalian operasional harus bebas dari konflik kepentingan, intervensi, atau penyimpangan dalam bentuk apa pun.

"Saya minta seluruh pejabat dan petugas pelaksana memegang teguh etika pelayanan publik, ingat integritas adalah pondasi perlindungan sosial," pungkas Agus Jabo.

Rakor yang digelar di Kantor Sentra Terpadu Inten Suweno itu juga dihadiri sejumlah pejabat lain. Di antaranya Staf Ahli Mensos Bidang Aksesibilitas Sosial Abdul Muis, beberapa Staf Khusus Menteri, serta Inspektur Bidang Penunjang Kemensos S. Hartanto.