Kita Masih Kuat Kok: Pernyataan Menko PMK Soal Bantuan Asing Picu Sorotan di Tengah Bencana Sumatra

Di tengah situasi bencana besar di Sumatra, pernyataan Menteri Koordinator PMK Muhaimin Iskandar justru menyulut reaksi. Ia dengan tegas menyatakan Indonesia menolak bantuan internasional. Alasannya? "Kita masih kuat kok."

Ucapan itu meluncur di hadapan awak media di Kementerian Sosial, Jakarta, pada 8 Desember 2025.

"Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,"

Kalimat singkat itu langsung memantik perdebatan. Bagaimana tidak? Pernyataan itu muncul saat Sumatra dilanda salah satu bencana terparah dalam dua puluh tahun terakhir.

Menurut data Reuters, korban jiwa sudah mencapai 950 orang. Masih ada 274 lainnya yang hilang, terhanyut banjir dan longsor yang meluluhlantakkan wilayah dari Aceh hingga Sumatera Barat. Jalan-jalan utama putus, pemukiman hancur, logistik terhenti.

Di sisi lain, pemerintah pusat bersikukuh. Kapasitas nasional, baik dana maupun sumber daya, dinyatakan masih memadai untuk menangani semuanya.

Tapi laporan dari lapangan bicara lain.

Banyak daerah yang kehabisan bahan bakar. Stok pangan menipis. Air bersih untuk pengungsi nyaris tak ada. Beberapa kabupaten terpencil bahkan seperti terisolasi, jalurnya putus total sehingga bantuan sulit masuk. Situasinya jauh dari kata "aman", apalagi "kuat".

Pernyataan Cak Imin itu pun memicu tanya: kuat yang mana? Kuatnya pemerintah, atau ketahanan warga yang sedang berjuang sendiri menyelamatkan nyawa keluarga mereka?

Keraguan itu makin menjadi ketika pemerintah mengumumkan angka kerusakan. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai Rp 51,8 triliun. Angka fantastis. Publik pun bertanya-tanya, mampukah menanggungnya sendirian tanpa bantuan dari luar?

Beberapa pejabat berusaha menjelaskan. Penolakan bantuan asing, kata mereka, adalah soal menjaga kemandirian dan koordinasi. Supaya bantuan terkelola dengan baik oleh negara.

Namun begitu, narasi itu sulit dicerna oleh warga yang merasakan langsung pahitnya di lokasi bencana. Video-video yang beredar menunjukkan antrean panjang untuk air bersih, jeritan minta makanan. Realitas itu memperkuat kekhawatiran banyak kalangan.

Apakah negara benar-benar sanggup, atau justru berusaha menutupi ketidakmampuan di lapangan?

Para pengamat kebijakan melihat ini bukan cuma persoalan teknis semata. Keputusan menutup pintu bagi bantuan internasional juga sarat dengan muatan politik dan persepsi. Di saat tekanan begitu besar, sikap terlalu percaya diri justru berisiko. Bisa-bisa malah memperlambat penanganan yang seharusnya bisa lebih cepat dan efektif.

Meski demikian, belum terlambat untuk berubah. Situasi bencana terus berkembang, dan keputusan untuk membuka diri bukanlah sesuatu yang final. Banyak yang berharap pemerintah lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya. Daripada sekadar mempertahankan citra di mata dunia.