Mensos Gus Ipul Bantah Harga Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu, Tegaskan Itu Hanya Pagu Anggaran

Viralnya angka pagu anggaran sepatu siswa Sekolah Rakyat sebesar Rp700.000 per pasang mendapat tanggapan langsung dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul. Ia menegaskan bahwa nominal tersebut bukanlah harga pembelian riil, melainkan batas maksimal yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran.

Gus Ipul memastikan seluruh proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, mekanisme yang digunakan bersifat transparan dan kompetitif, dengan prinsip penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi sebagai dasar penetapan pemenang.

“Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Gus Ipul dalam konferensi pers di kantor Kemensos.

Ia menambahkan bahwa penetapan pagu dilakukan melalui survei dan mekanisme yang berlaku. Setelah itu, proses pengadaan berlangsung secara kompetitif. “Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan,” lanjutnya.

Pada tahun 2025, pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat mencakup beberapa jenis perlengkapan. Setiap siswa menerima sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk aktivitas luar ruang, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk kegiatan belajar di kelas, sepatu olahraga, serta sepatu harian atau santai untuk penggunaan di lingkungan asrama. Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa biaya tambahan.

Selain sepatu PDL dengan pagu anggaran Rp700.000 dan harga realisasi di bawahnya, terdapat jenis sepatu lain dengan harga lebih rendah, berkisar antara Rp200.000 hingga Rp300.000, sesuai jenis dan peruntukannya. Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo serta seluruh jajaran Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

“Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pengadaan berada dalam pengawasan dan terbuka terhadap audit. Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan akan terdeteksi dan diproses secara hukum. “Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” kata dia.

Sementara itu, Gus Ipul juga meluruskan potongan narasi beserta foto yang beredar di media digital. Foto tersebut menampilkan dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan bahwa gambar itu merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu. Adapun sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.

“Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” ucap Gus Ipul.