Mundur Demi Harga Diri? Di Indonesia, Itu Hanya Imajinasi

Mundur dengan Elegan? Mustahil Rasanya...

Isu pengunduran diri menteri terkait bencana di Sumatra terus bergulir. Tapi, benarkah ada yang akan benar-benar mengundurkan diri? Jawabannya, sepertinya mustahil. Setidaknya, itulah kesan yang muncul melihat realitas politik kita.

Ada tiga nama yang kerap disebut. Pertama, Raja Juli Antoni, yang punya kewenangan di bidang perizinan dan pengawasan kehutanan. Lalu ada Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang mengurusi izin tambang dan pemanfaatan kawasan hutan. Selanjutnya, Hanif Faisol dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertanggung jawab atas penerbitan izin AMDAL.

Menurut Iqbal dari GreenPeace, bencana seperti ini menunjukkan ada fungsi yang tak berjalan.

“Jadi ketika ada bencana seperti ini, berarti ada fungsi mereka yang tidak bekerja. Apakah fungsi pengawasan atau pengendalian. Atau mereka melakukan pembiaran. Pembiaran dalam administrasi itu sebuah kesalahan. Pura-pura tidak tahu,” tegasnya.

Iqbal bahkan tak menutup kemungkinan untuk langkah hukum. Kritik tajam seperti ini patut diapresiasi. Dalam perjalanan sebuah negara, memang selalu ada momen di mana seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan terberat: bertahan di kursi terhormat, atau melepaskannya demi kehormatan yang lain. Sayangnya, di Indonesia, skenario kedua itu amat langka. Bahkan bisa dibilang, mustahil.

Bayangkan saja. Di sebuah ruang kerja menteri yang megah, seorang pejabat mungkin sedang termenung. Di luar jendela, senja menyapu langit, sementara di Sumatra, duka masih mendalam. Laporan-laporan bencana bertebaran di mejanya longsor, banjir bandang, kerusakan masif. Setiap halaman seolah berteriak tentang kegagalan. Kegagalan sistem, mitigasi, atau mungkin koordinasi. Tapi yang paling menusuk adalah pertanyaan: apakah kebijakannya sendiri sudah cukup?

Dalam kesunyian itu, mungkin terlintas keraguan. Apakah ia masih pantas duduk di sini? Jabatan adalah amanah, begitu prinsipnya. Pemimpin harus siap memikul tanggung jawab ketika keadaan memburuk. Namun, realitanya berbeda. Banyak yang memilih bertahan. Alasannya beragam: agar program tetap jalan, atau sekadar karena mundur dianggap sebagai aib.

Namun begitu, bayangkan jika ia memilih jalan lain. Setelah melihat langsung penderitaan korban, mendengar tangis anak-anak yang kehilangan rumah, ia merasa sebagian tanggung jawab itu ada di pundaknya. Dan tanggung jawab itu tak bisa lunas hanya dengan rapat darurat atau pernyataan pers.

Dengan hati berat, ia mungkin mulai menyusun surat pengunduran diri. Bukan surat panjang berisi pembelaan. Tapi pengakuan jujur bahwa sistem yang ia pimpin ternyata belum mampu melindungi rakyat. Ia menyatakan duka mendalam, mengakui kegagalan, dan menyadari bahwa mungkin dibutuhkan sosok baru dengan pendekatan yang lebih segar untuk memimpin pemulihan.

Keputusan seperti itu pasti menuai badai. Akan ada yang menuduhnya lari dari masalah, atau berlagak dramatis. Tapi baginya, kritik itu tak seberapa dibanding luka batin setiap kali membaca laporan korban baru. Dalam suratnya, ia bisa berjanji tetap membantu pemulihan, meski bukan lagi sebagai pejabat. Pengabdian, baginya, tak berhenti pada jabatan.

Setelah surat ditandatangani, mungkin ada kelegaan. Langkahnya pelan tapi mantap menyusuri lorong kantor. Ia sadar, dirinya mungkin akan dikenang justru karena keputusan untuk mundur ini sebuah keberanian moral, bukan kekalahan.

Tapi semua itu hanya bayangan. Narasi indah dalam pikiran. Kenyataannya? Sampai detik ini, belum ada satu pun yang benar-benar melakukannya. Mereka semua masih bertahan. Bukan karena sudah berdamai dengan hati nurani, tapi mungkin justru sebaliknya. Dan mereka masih saja bicara.

AM234