Gus Faris Buka Suara: Konflik di Tubuh PBNU Bukan Soal Yahudi, Tapi Perebutan Tambang

Suasana di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin panas. Polemik internal yang sudah berlangsung kini mencapai titik yang cukup kritis. Setelah Rais Aam PBNU, KH Miftahul Ahyar, mengambil langkah mencopot Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, giliran Gus Yahya yang berbalik mencopot dua petinggi lain: Sekjen Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Bendahara Umum Gudfan Arif.

Keributan ini tak luput dari perhatian para ulama. Salah satunya, KH Faris Fuad Hasyim, pengasuh Ponpes Nadwatul Ummah Buntet. Dalam sebuah ceramah yang kini menyebar luas di media sosial, ia tak menyembunyikan rasa kecewanya.

”Jujur, wallahi, billahi, saya sangat kecewa sekali,”

Ucap putra mantan Rais Syuriah PBNU, KH Fuad Hasyim Buntet, itu. Pernyataannya direkam dalam sebuah video dan dikutip Kamis (4/12/2025) lalu.

Menurut Gus Faris, melihat kondisi carut-marut yang melanda PBNU saat ini, salahnya bukan cuma pada satu orang. Ini adalah kesalahan bersama, sebuah kegagalan kolektif.

“Seharusnya yang harus dicopot bukan hanya ketua umum PBNU saja, tapi Rais Aam-nya juga harus dicopot dan sekjennya Gus Ipul juga harus dicopot,”

tegasnya.

Ia kemudian menengok ke belakang. Dalam pidatonya di sebuah pengajian, Gus Faris mengurai bahwa periode kepemimpinan KH Miftahul Ahyar, Gus Yahya, dan Gus Ipul ini tercatat sebagai yang paling bermasalah sepanjang sejarah PBNU. Masalahnya beruntun, bahkan dimulai tak lama setelah Muktamar Lampung akhir 2021 usai.

Pemicu awal prahara itu adalah penunjukan Mardani H Maming sebagai bendahara umum. Baru sebentar menjabat, PBNU langsung diguncang badai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pengurus inti aktif ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Mantan Bupati Tanah Bumbu itu akhirnya divonis bersalah dalam kasus suap izin tambang. Vonis awalnya 12 tahun penjara, tapi belakangan lewat kasasi di MA, hukumannya dipotong menjadi 10 tahun.

”Itu memalukan NU. Lucunya, ketua umum PBNU konferensi pers, katanya bilang ‘saya mau memberikan bantuan hukum kepada Mardani Maming’. Dalam hati saya ngomong, kok memberikan bantuan hukum, apa kaitannya dengan PBNU?”

Gus Faris menggeleng. Menurutnya, Maming dicokok KPK karena kasus suap tambang, murni urusan hukum.

”Seharusnya kalau ketua umum PBNU ini objektif, statemennya tidak seperti itu. Harusnya statemennya ‘Maming saya berhentikan dulu sebagai pengurus PBNU, sampai kasus hukumnya selesai, kita hormati penegakan hukum di negara ini, kita hormati supremasi hukum di negara ini,”

katanya dengan nada prihatin.

Nah, persoalan besar kedua dan ini yang menurut Gus Faris jadi akar konflik sebenarnya adalah soal pengelolaan tambang. Isu inilah yang memicu munculnya banyak faksi di dalam PBNU.

Ia menegaskan, konflik yang terjadi sekarang bukanlah tentang langkah Gus Yahya mengundang tokoh Yahudi, Peter Berkowitz, ke Indonesia. Itu cuma kulitnya. Intinya adalah berebut kendali atas pengelolaan tambang.

”Soal isu Yahudi hanya kamuflase semata. Ini soal pengelolaan tambang yang memunculkan berbagai faksi. Mereka semua menginginkan pengelolaan tambang yang diberikan Presiden Jokowi kepada NU, ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing,”

ungkapnya blak-blakan.

Sayangnya, pergerakan para elite ini, dalam pandangannya, sama sekali bukan untuk kesejahteraan NU sebagai organisasi. Motifnya lebih ke kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Padahal, ada ironi besar di sini.

Pada 2012, Lembaga Bahsul Masail NU sendiri sudah memutuskan bahwa pengelolaan tambang oleh swasta itu haram hukumnya. Lalu, di 2024, PBNU justru menerima ‘hadiah’ pengelolaan tambang dari Presiden Jokowi.

”Dan itu diamini oleh ketua PBNU, Sekjen PBNU, dan Rais Aam PBNU. Lucu…! NU yang membuat hukum, NU sendiri yang melanggarnya,”

Gus Faris menyindir.

Ada satu lagi ironi yang ia soroti. Ia mengutip pernyataan Mahfud MD, bahwa dulu di era KH Hasyim Muzadi, NU bersama Muhammadiyah pernah meminta MK membubarkan lembaga pengelola tambang karena dianggap sarang korupsi triliunan. Permintaan itu dikabulkan dengan dibubarkannya BP Migas.

”Ironisnya di hari ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkonflik gara-gara pengelolaan tambang,”

pungkasnya. Sebuah penutup yang menyisakan banyak tanda tanya.