Nama Profesor Dr Ciek Julyati Hisyam tiba-tiba ramai diperbincangkan. Sosiolog Hukum dari UNJ ini dengan lantang menyatakan keyakinannya bahwa ijazah S1 Joko Widodo dari UGM adalah palsu. Pernyataannya itu langsung memicu gelombang reaksi di ruang publik.
Bagi Ciek, ini bukan sekadar soal dokumen. Lebih dari itu, ini menyangkut prinsip karakter dan transparansi dua hal yang menjadi jantung dari studinya selama ini. Menurutnya, seorang pemimpin harus berani menjadi teladan, terutama dalam hal kejujuran.
"Kalau saya meyakini (ijazah Jokowi) itu palsu. Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkan," ujar Guru Besar UNJ itu.
Pernyataannya itu disampaikan dalam tayangan YouTube tvOneNews, Selasa lalu. Bagi Ciek, logikanya sederhana: jika dokumen itu bersih dan sah, menunjukkannya ke publik adalah langkah paling mudah untuk mengakhiri segala polemik. Sebaliknya, menyembunyikannya justru menimbulkan tanda tanya besar, terutama dalam konteks hukum dan integritas seorang pemimpin.
Di sisi lain, siapa sebenarnya sosok di balik pernyataan yang cukup berani ini?
Prof. Ciek Julyati Hisyam lahir 12 April 1962. Ia dikenal sebagai akademisi dengan latar belakang yang kuat dan multidisiplin. Jejak pendidikannya cukup mendalam, dimulai dari S1 PMP-Hukum di UNJ, lalu S2 Kriminologi di UI, dan puncaknya adalah gelar Doktor Sosiologi juga dari kampus yang sama.
Konsentrasi studinya meliputi Kriminologi, Sosiologi Perilaku Menyimpang, dan tentu saja Sosiologi Hukum. Kedalaman pemikirannya ia tuangkan dalam berbagai karya, salah satunya buku berjudul "Sistem Sosial Budaya Indonesia".
Namun begitu, bagi Ciek, pendidikan bukan cuma soal gelar atau angka rapor. Dalam Simposium Hari Pendidikan Nasional 2025 di Ma’had Al-Zaytun, Indramayu, ia menegaskan bahwa karakter adalah inti dari segala proses belajar. Karakter itu, katanya, tidak tumbuh dari ruang kelas yang penuh tekanan ujian. Ia dibentuk dari teladan nyata, terutama di lingkungan keluarga sejak dini.
Pandangannya itu mungkin bisa menjelaskan mengapa ia begitu vokal menyoroti isu integritas dan transparansi. Baginya, prinsip itu harus melekat, terutama pada mereka yang memegang tampuk kepemimpinan.
Artikel Terkait
Tim Pengacara Nadiem Minta Lembaga Pengawas Awasi Sidang Korupsi Chromebook
Wali Kota Makassar Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Rp60 Miliar untuk 2026
Narkoba Sintetis di Makassar Beredar Lewat Vape dan Medsos, Polisi Ungkap Modus Baru
Pengemudi Ojol Dianiaya Pelanggan, Amukan Massa Hampir Ricuh di Makassar