Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali mengambil langkah tegas. Kali ini, ia memangkas anggaran daerah hingga sekitar Rp60 miliar untuk tahun 2026. Langkah ini bukan sekadar penghematan biasa, melainkan bagian dari upaya mengubah orientasi belanja pemerintah kota. Tujuannya jelas: agar lebih fokus pada kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya kegiatan rutin birokrasi yang kerap menghabiskan anggaran.

Munafri menegaskan, Pemkot Makassar mulai meninggalkan pola belanja lama. Selama ini, banyak dana yang terserap untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Kini, mereka beralih ke kebijakan yang diharapkan bisa memberikan dampak langsung bagi publik.

Perjalanan Dinas Dipangkas Hingga 70 Persen

Pos belanja yang paling terpangkas signifikan adalah anggaran perjalanan dinas. Ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota.

“Tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar melakukan efisiensi pada pos perjalanan dinas seluruh OPD. Anggaran perjalanan dinas kita hemat mencapai Rp50 hingga Rp60 miliar,”

ujar Munafri, Rabu (22/4/2026).

Ia merinci, untuk perjalanan dinas dalam negeri, pemangkasan mencapai 50 persen. Sementara untuk perjalanan ke luar negeri, potongannya jauh lebih besar, yaitu 70 persen. Langkah ini diharapkan bisa menekan belanja rutin yang selama ini membebani APBD.

Namun begitu, Appi sapaan akrab Munafri menegaskan bahwa efisiensi ini tak boleh mengorbankan kinerja. “Perjalanan dinas kita batasi, tapi kinerja tidak boleh turun. Sekarang sudah banyak alternatif, seperti koordinasi virtual yang lebih hemat dan cepat,” jelasnya. Intinya, bekerja cerdas, bukan bekerja dengan banyak perjalanan.

Stop Pengadaan Randis, Anggaran Dialihkan ke Pendidikan dan Infrastruktur

Selain soal perjalanan dinas, ada kebijakan lain yang tak kalah penting. Pemkot Makassar memutuskan untuk menghentikan pengadaan kendaraan dinas baru di tahun 2026. Alasannya, untuk menekan belanja yang dianggap kurang prioritas.

Menurut Munafri, kendaraan dinas yang ada saat ini masih layak pakai. Bahkan armada yang dibeli tahun 2023 kondisinya masih baik. “Tahun 2026 tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru. Kita maksimalkan yang ada,” tegasnya.

Lalu, kemana uang hasil penghematan itu dialihkan? Jawabannya ke sektor-sektor prioritas. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Selain itu, dana juga akan digelontorkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Ini sekaligus penegasan bahwa pelayanan publik dan kesejahteraan warga adalah prioritas utama.

Kebijakan ini ternyata juga merujuk pada arahan dari pusat. Seperti diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Makassar, M. Dakhlan.

“Ini bukan sekadar imbauan, tapi perintah regulasi. Karena itu kami di TAPD akan melakukan penyesuaian anggaran,” ujar Dakhlan.

Ia menambahkan, pengalihan anggaran akan difokuskan pada sektor strategis. Misalnya, untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna membenahi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dana juga akan dialirkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) guna memperbaiki infrastruktur jalan, terutama di lorong-lorong kota yang sering bermasalah.

“Termasuk mengalihkan dana perjalanan dinas untuk mendukung kebutuhan DLH dan PU,” jelasnya.

Secara kasar, efisiensi dari pemangkasan perjalanan dinas ini memang mencapai Rp50 hingga Rp60 miliar. Tapi angka finalnya masih menunggu perhitungan kebutuhan tiap OPD. Yang jelas, langkah ini sudah diambil. Tinggal eksekusinya di lapangan yang akan membuktikan hasilnya.