Paramasophia Serukan: Naikkan Status Bencana Sumatera Jadi Darurat Nasional!

Keluarga Mahasiswa Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, atau Paramasophia, angkat bicara. Mereka tak lagi melihat banjir dan longsor yang melanda Sumatera sebagai sekadar musibah alam belaka. Bagi mereka, ini adalah petaka buatan manusia. Sebuah krisis ekologis yang akarnya tertancap dalam pada kegagalan tata kelola politik.

Di lapangan, kondisinya sudah kritis. Ribuan orang mengungsi, akses jalan terputus total di banyak titik, fasilitas publik lumpuh. Wilayah-wilayah terisolasi. Namun respons pemerintah pusat, menurut mereka, masih terasa seperti menangani masalah lokal. Seolah ini bencana biasa yang bisa ditangani setengah hati. Sikap seperti ini jelas tak memadai. Bahkan, bisa dibilang mengabaikan realitas pahit yang dihadapi warga.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Paramasophia menilai bencana ini adalah akumulasi dari tiga kegagalan struktural yang sudah berlangsung lama.

Pertama, ya soal eksploitasi lingkungan secara sistematis. Pembukaan hutan untuk perkebunan besar-besaran dan aktivitas pertambangan telah menggunduli pelindung alami. Hutan yang hilang berarti tanah kehilangan daya serapnya. Air hujan langsung meluncur deras, menggerus tanah dan membanjiri permukiman.

Kedua, penataan ruang yang amburadul. Ini bukan kesalahan teknis semata, melainkan lebih pada kepentingan politik dan ekonomi. Hutan lindung dikonversi, sungai disempitkan, zona resapan diabaikan. Ruang hidup masyarakat dikorbankan untuk transaksi-transaksi yang menguntungkan segelintir pihak.

Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan yang lembek. Pelanggaran seperti pembakaran lahan atau perluasan kebun tanpa izin kerap dibiarkan. Hukum terasa tumpul, terutama bagi pelaku besar. Sementara itu, warga kecil di hilir yang harus menanggung segala akibatnya.

Dari ketiga faktor itu, Paramasophia menyimpulkan satu hal: krisis di Sumatera adalah bencana yang diproduksi oleh struktur kekuasaan.