Paramasophia Serukan: Naikkan Status Bencana Sumatera Jadi Darurat Nasional!

Keluarga Mahasiswa Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, atau Paramasophia, angkat bicara. Mereka tak lagi melihat banjir dan longsor yang melanda Sumatera sebagai sekadar musibah alam belaka. Bagi mereka, ini adalah petaka buatan manusia. Sebuah krisis ekologis yang akarnya tertancap dalam pada kegagalan tata kelola politik.

Di lapangan, kondisinya sudah kritis. Ribuan orang mengungsi, akses jalan terputus total di banyak titik, fasilitas publik lumpuh. Wilayah-wilayah terisolasi. Namun respons pemerintah pusat, menurut mereka, masih terasa seperti menangani masalah lokal. Seolah ini bencana biasa yang bisa ditangani setengah hati. Sikap seperti ini jelas tak memadai. Bahkan, bisa dibilang mengabaikan realitas pahit yang dihadapi warga.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Paramasophia menilai bencana ini adalah akumulasi dari tiga kegagalan struktural yang sudah berlangsung lama.

Pertama, ya soal eksploitasi lingkungan secara sistematis. Pembukaan hutan untuk perkebunan besar-besaran dan aktivitas pertambangan telah menggunduli pelindung alami. Hutan yang hilang berarti tanah kehilangan daya serapnya. Air hujan langsung meluncur deras, menggerus tanah dan membanjiri permukiman.

Kedua, penataan ruang yang amburadul. Ini bukan kesalahan teknis semata, melainkan lebih pada kepentingan politik dan ekonomi. Hutan lindung dikonversi, sungai disempitkan, zona resapan diabaikan. Ruang hidup masyarakat dikorbankan untuk transaksi-transaksi yang menguntungkan segelintir pihak.

Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan yang lembek. Pelanggaran seperti pembakaran lahan atau perluasan kebun tanpa izin kerap dibiarkan. Hukum terasa tumpul, terutama bagi pelaku besar. Sementara itu, warga kecil di hilir yang harus menanggung segala akibatnya.

Dari ketiga faktor itu, Paramasophia menyimpulkan satu hal: krisis di Sumatera adalah bencana yang diproduksi oleh struktur kekuasaan.

Melihat situasi yang makin darurat, mereka pun menyampaikan sejumlah tuntutan tegas.

Pemerintah pusat harus segera menaikkan statusnya menjadi Darurat Bencana Nasional. Skala kerusakannya sudah jauh melampaui kapasitas daerah. Penanganan parsial harus dihentikan. Kerahkan semua sumber daya nasional logistik, tenaga medis, relawan untuk evakuasi dan bantuan yang terkoordinasi.

Tak cuma itu, mereka mendesak audit ekologis nasional yang independen. Audit ini harus menyoroti semua izin terkait deforestasi dan industri ekstraktif. Hasilnya wajib terbuka untuk publik.

“Tegakkan hukum secara menyeluruh kepada pihak yang terbukti memperburuk kerusakan lingkungan,” tegas mereka. Tidak boleh ada impunitas. Tidak boleh ada kompromi.

Dan yang tak kalah penting, harus ada rencana pemulihan ekologis jangka panjang untuk Sumatera. Pemulihan tak boleh cuma bersifat darurat, tapi harus menyentuh akar masalahnya.

Pada akhirnya, Paramasophia menegaskan bahwa persoalan ekologis ini adalah persoalan moral dan kemanusiaan. Bencana hari ini adalah buah dari pilihan kebijakan yang abai terhadap keberlanjutan.

Saat rakyat terdampak, negara tak boleh absen. Sikap setengah-hati di tengah kegagalan sistem adalah sebuah kezaliman. Ketika alam runtuh karena ulah manusia, tanggung jawab politik harus ditegakkan tanpa ragu.

Paramasophia Tegas pada Kebenaran, Berdiri untuk Keadilan.