WALHI Sumut Bantah Gubernur: Banjir Bandang Akibat Kerusakan Hutan, Bukan Sekadar Bencana Alam

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut banjir bandang yang terjadi sebagai bencana hidrometeorologi. Artinya, murni karena faktor alam. Tapi, pernyataan itu langsung dibantah keras oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut.

Mereka punya pandangan yang sangat berbeda.

“Kami menyangkal pernyataan Gubernur,” tegas Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba, pada Senin (1/12/2025).

Menurutnya, pemicu utamanya bukanlah alam semata. “Yang jadi akar masalah adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan. Ini sudah jelas, baik secara hukum maupun fakta di lapangan,” ujar Rianda.

Rianda kemudian membeberkan sejumlah titik yang mereka soroti. Kerusakan itu, klaimnya, dipicu oleh aktivitas tujuh perusahaan besar di wilayah Tapanuli. PLTA NSHE Batang Toru disebut, lalu ada tambang emas Martabe milik Agincourt yang dikatakan terus memperluas area sejak 2020. PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan skema kemitraan kayu eukaliptusnya juga tak luput dari sorotan. Belum lagi perkebunan sawit yang menggerus hutan alam.

“Secara status hukum, lahannya mungkin sudah berubah jadi non-hutan. Tapi faktanya, di lapangan, itu masih hutan,” jelas Rianda.

Ia melanjutkan dengan nada prihatin, “Yang terjadi kemudian, oknum-oknum memanfaatkan celah ini. Jual-beli lahan dan penebangan dilakukan seenaknya, tanpa kendali.”

Di sisi lain, WALHI mengaku tak main-main dengan tuduhannya. Mereka mengumpulkan bukti lewat data Google Earth yang bisa diakses siapa saja. Peta perubahan tutupan lahan dari tahun ke tahun itu disiapkan untuk mengantisipasi sangkalan pemerintah, seperti yang kerap terjadi dalam kasus serupa sebelumnya.

Menariknya, WALHI justru melihat secercah harapan dari desa-desa yang bekerja sama dengan mereka. Di sana, masyarakat menerapkan pengelolaan hutan secara partisipatif. Mereka mengandalkan mekanisme adat yang telah dijaga ratusan tahun. Praktik ini, bagi WALHI, adalah bukti nyata bahwa masyarakat lokal sebenarnya lebih paham cara menjaga ekosistem dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang kerap abai.

Jadi, pertentangan ini bukan sekadar perdebatan kata-kata. Ini soal cara memandang akar masalah dan siapa yang harus bertanggung jawab.