Purnawirawan Polri Buka Suara: Bintara di Madura Harus Bayar Rp 200 Juta

Dari situlah, politisi PDI Perjuangan ini sampai pada satu kesimpulan. Menurut dia, reformasi kultural adalah tantangan terberat di tubuh Polri. Masalah ini jauh lebih pelik dan sulit diatasi ketimbang sekadar mengubah struktur kelembagaan.

Lalu, solusinya apa? Safaruddin punya usulan. Di satu sisi, kesejahteraan aparat penegak hukum harus ditingkatkan secara signifikan. Namun begitu, peningkatan itu harus dibarengi dengan ancaman sanksi yang keras dan tanpa kompromi bagi yang ketahuan melanggar.

Jadi, dua hal itu harus berjalan beriringan. Tanpa kesejahteraan yang memadai, godaan akan tetap besar. Tapi tanpa penegakan disiplin yang tegas, reformasi hanya akan jadi wacana yang berputar-putar di ruang rapat.