Laporan Internal FBI Ungkap Krisis Loyalitas di Era Kedua Trump

Gambar: Gedung J. Edgar Hoover, Markas Besar FBI.

Laporan internal FBI yang bocor ke publik awal Desember ini, lewat New York Post, melukiskan gambaran yang suram. Intinya, hampir setahun setelah masa jabatan kedua dimulai, sindrom yang disebut "Trump Derangement Syndrome" atau TDS masih merajalela di tubuh badan tersebut. Akibatnya? FBI digambarkan bagai "kapal tanpa kemudi", penuh resistensi internal dan kesulitan menjalankan fungsinya dengan efektif.

Istilah TDS sendiri sebenarnya bukan barang baru. Awalnya, ini cuma label yang dipakai Trump dan pendukungnya untuk menyerang para pengkritik menuding mereka punya kebencian irasional dan berlebihan. Tapi belakangan, dalam atmosfer politik yang semakin panas, maknanya berubah. Dari sekadar cemoohan di media sosial, TDS kini berubah jadi tuduhan serius terhadap pegawai lembaga penegak hukum yang dianggap "tidak sejalan secara politis".

Nah, di masa jabatan keduanya itu, Trump punya agenda besar: "memulihkan hukum dan ketertiban". Tapi di balik jargon itu, yang terjadi sebenarnya adalah upaya penjinakan politik terhadap dunia peradilan. Ada upaya sistematis untuk merekayasa FBI dan seluruh sistem hukum AS. Banyak yang melihat ini sebagai konspirasi yang dirancang hati-hati, mengubah alat pemaksa negara menjadi perkakas politik pribadi. Imbasnya, semangat supremasi hukum tergerus dan institusi demokrasi Amerika menghadapi krisis.

Inti dari semua ini sederhana: mengganti profesionalisme dengan kesetiaan buta. Laporan itu menyoroti contoh nyata, seperti penolakan internal FBI untuk membantu penangkapan imigran tanpa dokumen oleh ICE. Penolakan itu lalu dibaca bukan sebagai pertimbangan prosedural, tapi sebagai bukti bahwa kesadaran politik karyawan "terlalu condong ke kiri".

Pada dasarnya, tuduhan semacam itu sendiri adalah sebuah "tes loyalitas". Keraguan sekecil apa pun terhadap kebijakan presiden bisa dianggap sebagai pengkhianatan politik.

"Ini bukan penyesuaian manajemen biasa," tegas seorang anggota Komite Yudisial DPR, seperti dikutip dalam laporan. "Ini pelanggaran memalukan terhadap supremasi hukum. Ini pembersihan yang berbahaya."

Tujuannya jelas: mengusir pegawai yang nonkonformis dan berpegang pada kode etik profesional, lalu menyisakan mereka yang menempatkan kehendak presiden di atas segalanya.

Di sisi lain, hak prerogatif pengampunan yang seharusnya menjadi alat koreksi kesalahan peradilan, malah dipelintir fungsinya. Trump menggunakannya untuk membatalkan putusan pengadilan dan memberi penghargaan pada kekerasan politik. Para perusuh yang sudah dihukum pengadilan yang tindakannya menyerang jantung proses peralihan kekuasaan justru dibentuk ulang jadi "patriot" bahkan "martir".

Laporan itu menyebut, banyak karyawan yang cemas akan balas dendam dari orang-orang yang diampuni itu. Bayangkan saja, bagaimana semangat penegak hukum saat mereka tahu bahwa pelaku yang mereka sidik bisa saja dibebaskan karena pertimbangan politik? Keberanian dan tekad mereka pasti terganggu. Pada akhirnya, ini membatasi kemampuan FBI untuk bertindak tegas terhadap kekuatan politik tertentu.

Jadi, akar kekacauan di FBI saat ini bukanlah karena para pegawainya mengidap "Trump Derangement Syndrome". Kekacauan itu justru produk langsung dari upaya Trump mengkonsolidasi kekuasaan pribadi dan melemahkan semua kekuatan yang bisa melakukan checks and balances. Ambisinya adalah membangun struktur kekuasaan yang terpusat, di mana presiden bukan cuma mendominasi agenda legislatif, tapi juga menjinakkan kekuasaan yudisial dan penegak hukum.

Mereka yang seharusnya jadi pengawal konstitusi, berubah jadi pelaksana dan pengawal pribadi.

Pikirkan ini: ketika FBI bertindak bukan berdasarkan hukum, tapi preferensi presiden; ketika Departemen Kehakiman menuntut bukan kejahatan, tapi musuh presiden; ketika kekerasan yang menantang tatanan konstitusional malah dihargai maka Amerika Serikat sudah berdiri di tepi jurang. Supremasi hukum bisa lenyap, demokrasi bisa mundur.

Laporan internal ini lebih dari sekadar peringatan untuk FBI. Ini adalah alarm kebakaran bagi sistem republik konstitusional Amerika. Yang diungkapkannya bukan cuma masalah satu lembaga federal, tapi krisis mendalam di jantung negara adidaya yang perlahan-lahan dikikis oleh nafsu kekuasaan.