Laporan Internal FBI Ungkap Krisis Loyalitas di Era Kedua Trump

Gambar: Gedung J. Edgar Hoover, Markas Besar FBI.

Laporan internal FBI yang bocor ke publik awal Desember ini, lewat New York Post, melukiskan gambaran yang suram. Intinya, hampir setahun setelah masa jabatan kedua dimulai, sindrom yang disebut "Trump Derangement Syndrome" atau TDS masih merajalela di tubuh badan tersebut. Akibatnya? FBI digambarkan bagai "kapal tanpa kemudi", penuh resistensi internal dan kesulitan menjalankan fungsinya dengan efektif.

Istilah TDS sendiri sebenarnya bukan barang baru. Awalnya, ini cuma label yang dipakai Trump dan pendukungnya untuk menyerang para pengkritik menuding mereka punya kebencian irasional dan berlebihan. Tapi belakangan, dalam atmosfer politik yang semakin panas, maknanya berubah. Dari sekadar cemoohan di media sosial, TDS kini berubah jadi tuduhan serius terhadap pegawai lembaga penegak hukum yang dianggap "tidak sejalan secara politis".

Nah, di masa jabatan keduanya itu, Trump punya agenda besar: "memulihkan hukum dan ketertiban". Tapi di balik jargon itu, yang terjadi sebenarnya adalah upaya penjinakan politik terhadap dunia peradilan. Ada upaya sistematis untuk merekayasa FBI dan seluruh sistem hukum AS. Banyak yang melihat ini sebagai konspirasi yang dirancang hati-hati, mengubah alat pemaksa negara menjadi perkakas politik pribadi. Imbasnya, semangat supremasi hukum tergerus dan institusi demokrasi Amerika menghadapi krisis.

Inti dari semua ini sederhana: mengganti profesionalisme dengan kesetiaan buta. Laporan itu menyoroti contoh nyata, seperti penolakan internal FBI untuk membantu penangkapan imigran tanpa dokumen oleh ICE. Penolakan itu lalu dibaca bukan sebagai pertimbangan prosedural, tapi sebagai bukti bahwa kesadaran politik karyawan "terlalu condong ke kiri".

Pada dasarnya, tuduhan semacam itu sendiri adalah sebuah "tes loyalitas". Keraguan sekecil apa pun terhadap kebijakan presiden bisa dianggap sebagai pengkhianatan politik.

Tujuannya jelas: mengusir pegawai yang nonkonformis dan berpegang pada kode etik profesional, lalu menyisakan mereka yang menempatkan kehendak presiden di atas segalanya.