Masyarakat Adat Tuntut Prabowo Copot Dua Menteri Gagal Tangani Bencana Ekologis

Gambar: Pemandangan hutan yang rusak di wilayah Sumatera.

Bencana ekologis yang terus menghantam Sumatera belakangan ini memantik reaksi keras. Masyarakat Adat Indonesia (MAI) tak lagi tinggal diam. Mereka menuding praktik tambang ilegal dan pembalakan liar sebagai biang kerok utama di balik rentetan musibah itu.

Desakan pun dilayangkan langsung ke istana. MAI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak nyata. Bukan cuma menangkap pelaku lapangan, tapi juga mengusut tuntas siapa saja yang jadi backingan dari kejahatan lingkungan terstruktur ini.

Sekjen MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso, bersuara lantang.

"Pembiaran terhadap kejahatan lingkungan ini sudah berubah jadi kejahatan kemanusiaan. Dampaknya langsung: alam hancur, masyarakat adat yang jadi korban," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Nada kritiknya tak main-main, terutama menyoroti kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Rafik, Bahlil dinilai gagal total dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi rakyat dan kelestarian alam.

"Kami minta Presiden segera mencopot Menteri ESDM," tegasnya.

Alasannya? Kebijakan perizinan tambang yang ruwet dan berbelit justru menjerumuskan. Masyarakat kecil, yang seharusnya diberi akses legal dan didampingi, malah terpaksa masuk ke jalur ilegal. Mereka menambang tanpa AMDAL yang jelas, tanpa jaminan keselamatan lingkungan. Sistemnya, kata Rafik, sama sekali tidak berpihak pada wong cilik.

Di sisi lain, sorotan juga mengarah ke Menteri LHK, Raja Juli Antoni. MAI menilai dia pun gagal mengendalikan situasi. Praktik pembalakan liar masih merajalela, merusak hutan adat dan kawasan resapan air yang vital.

Rafik menegaskan, ini soal keberlangsungan hidup bangsa.

“Kalau illegal logging terus dibiarkan, ya bencana akan berulang terus. Ini bukan sekadar salah urus. Ini kejahatan terhadap masa depan kita semua,” tandasnya.

Tekanan dari masyarakat adat ini jelas memberi warna baru pada polemik bencana ekologis di Sumatera. Mereka tak hanya menyalahkan alam, tapi menuntut pertanggungjawaban konkret dari para pemegang kebijakan di tingkat tertinggi.