Ahli: Budaya Politik Tanah Subur Penyebab Money Politics Terus Berulang

Ruang redaksi yang biasanya riuh dengan deadline, Sabtu lalu (18/4/2026) justru dipenuhi diskusi yang cukup serius. Topiknya? Bedah buku "Money Politics dan Demokrasi Elektoral" karya Mustamin Raga. Forum itu menghadirkan sejumlah pandangan kritis tentang praktik politik uang di Indonesia, yang sepertinya tak pernah benar-benar hilang dari panggung pemilu.

Nah, salah satu pembicara yang hadir adalah Dekan Fisip Unhas, Prof. Dr. Phill. Sukri. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa politik itu tak bisa dipisahkan dari kondisi sosial dan budaya politik masyarakat setempat. Berbagai upaya pencegahan, mulai dari aturan hingga pengawasan ketat, memang sudah dilakukan. Tapi faktanya, praktik serupa terus berulang.

"Yang pasti akan terus berulang adalah money politics. Bukan berarti tidak ada upaya mencegah, tapi karena ‘tanahnya’ memang masih cocok," ujarnya.

Istilah "tanah yang cocok" itu ia jelaskan merujuk pada karakter budaya politik yang masih hidup di masyarakat. Di sini, Sukri mengajak kita melihat teori klasik dari Gabriel Almond dan Sidney Verba. Menurut mereka, ada tiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan.

Pada tipe parokial, pemahaman masyarakat terhadap politik masih sangat rendah. Mereka cenderung acuh. Lalu, di budaya politik subjek, masyarakat mulai paham, tapi sebatas pada prosedur formal belaka. Mereka belum sampai pada tahap kritis, apalagi mengevaluasi.

Berbeda jauh dengan budaya politik partisipan. Di sini, kesadaran masyarakat tinggi. Pemahamannya luas, dan yang penting, mereka punya kemampuan untuk menilai proses politik secara kritis. Dalam kondisi seperti ini, praktik money politics tentu sulit berkembang.

Namun begitu, Sukri menyoroti dilema nyata yang sering dihadapi orang banyak. Antara kebutuhan sehari-hari yang mendesak dan nilai-nilai idealisme demokrasi yang abstrak.

"Makan nasi atau idealisme? Bayangan semu ke depan atau yang hari ini?" sebutnya, menggambarkan pertanyaan pragmatis yang kerap muncul.

Logikanya sederhana: ketika pemahaman politik belum kuat, pilihan jangka pendek seringkali lebih menggoda dan dominan. Persoalan ini, menurut Sukri, bukan hal baru. Filsuf klasik seperti Plato sudah mengingatkan bahayanya ribuan tahun silam.

"Kalau saja Plato bisa melihat kondisi sekarang, mungkin dia akan menertawakan kita," lanjutnya dengan nada getir.

Ia mengingatkan, sekitar 2.450 tahun lalu Plato sudah bilang, kalau mau berdemokrasi, jangan sampai salah memilih.

"Karena dia sudah bilang, it will end with chaos. Demokrasi itu chaos. Beda tipis dengan tirani, hanya tinggal bagaimana dia dijalankan saja," tegas Prof Sukri.

Dari diskusi itu, satu hal menjadi jelas. Memberantas politik uang tidak akan cukup hanya dengan pendekatan hukum dan pengawasan. Perlu upaya yang lebih mendasar dan butuh waktu lama: meningkatkan literasi politik, mendidik masyarakat tentang demokrasi, dan yang tak kalah penting, menguatkan budaya kritis di akar rumput. Tanahnya harus diubah dulu, barulah benih demokrasi yang sehat bisa tumbuh.