Menteri Buka Suara: 1.800 Sertifikat Ilegal Picu Konflik di Hutan Tesso Nilo

- Rabu, 26 November 2025 | 12:36 WIB
Menteri Buka Suara: 1.800 Sertifikat Ilegal Picu Konflik di Hutan Tesso Nilo
Konflik Lahan di Tesso Nilo

Konflik lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, ternyata menyimpan persoalan serius di baliknya. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akhirnya angkat bicara dan mengakui adanya kelalaian dalam penerbitan sertifikat hak milik untuk warga di area hutan lindung itu. Menurutnya, kelalaian inilah yang memicu konflik berkepanjangan.

Fakta yang terungkap cukup mencengangkan. Nusron menyebut ada sekitar 1.800 sertifikat hak milik ilegal yang beredar. Namun begitu, pemerintah tak tinggal diam. Hingga saat ini, lebih dari separuhnya tepatnya 1.040 SHM telah berhasil dibatalkan.

Pernyataan sang menteri ini sekaligus membantah klaim Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah. Sebelumnya, Siti berargumen bahwa warga sudah menempati wilayah itu secara sah jauh sebelum Tesso Nilo ditetapkan sebagai hutan lindung pada 2004. Mereka bahkan disebut sudah memegang SHM sejak 1998.

Nusron dengan tegas menyanggahnya.

"Nggak ada itu yang tahu kan kita. Jadi memang ada yang ditetapkan (SHM warga terbit sah) tapi tidak banyak. Lebih banyak sertifikatnya itu terbit karena kelalaian. Ini sedang kita batalkan, dari 1.800 yang sertifikat sudah ada sekitar 1.040 yang kita batalkan,"

ujarnya usai kunjungan kerja di Kantor Gubernur Bali, Rabu lalu.

Di sisi lain, Nusron memilih tidak membuka siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian ini. Ia juga enggan menjelaskan langkah hukum yang akan diambil terhadap mereka. Yang jelas, pemerintah berencana menggelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk menuntaskan masalah ini.

"Ya saya nggak mau nyebut kelalaian siapa, tapi yang jelas ada yang salah. (Respons terhadap warga yang mengusir satgas) nanti pasti akan ada pertemuan lah, karena memang Tesso Nilo itu hutan konservasi yang harus dilindungi. Masyarakat menduduki dulu itu kan tanpa izin. Kalau kemudian diusir hanya masalah waktu aja,"

tandasnya.

Nuansa ketegangan masih terasa. Meski pembatalan sertifikat terus berjalan, persoalan ini seperti belum menemui titik terang.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar