Menteri LHK Usut Pidana di Balik Longsor Sampah Bantargebang yang Tewaskan 7 Orang

Longsor sampah yang menewaskan tujuh orang di Bantargebang pekan lalu bukan sekadar musibah biasa. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dengan tegas menyatakan pihaknya sedang mengusut unsur pidana di balik tragedi itu. Siapa pun yang lalai, kata dia, harus bertanggung jawab.

“Ini sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009, kepadanya ada tanggung jawab hukum yang harus diemban oleh pengelolanya. Juga pada Undang-Undang 18 Tahun 2008 juga ada tanggung jawab hukum yang harus ditanganinya,”

demikian penegasan Hanif saat ditemui wartawan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu lalu.

Proses penyidikan digeber. Menurut Hanif, penetapan tersangka diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat, mungkin bahkan minggu depan. Targetnya jelas: memberi keadilan dan menjadikan peristiwa pilu ini sebagai pelajaran berharga untuk penanganan sampah ke depan.

“Mudah-mudahan dalam seminggu, minggu depan sudah ada tersangka yang ditetapkan di dalam rangka memberikan asas keadilan untuk kita semua, juga menjadikan titik pembelajaran,” ujarnya.

Nah, salah satu titik krusial yang disorot adalah praktik open dumping atau pembuangan terbuka. Padahal, sejak UU No. 18 tahun 2008, cara kuno itu sudah dilarang. Hanif menyebut pihaknya akan menyelidiki unsur kelalaian ini, dan pemeriksaan akan menjalar ke semua pejabat yang bertanggung jawab sejak undang-undang itu berlaku.

“Jadi undang-undang tersebut sebenarnya membatasi lima tahun sejak ditetapkan, maka semua open dumping harus berakhir,” tuturnya.

Lalu mengapa masih terjadi? Bagi Hanif, longsor itu cuma puncak gunung es. “Pasti ada pejabat-pejakat sebelumnya yang juga harus kami mintai keterangan kenapa kegiatan open dumping ini tidak dihentikan,” imbuhnya. Soalnya, kondisi Bantargebang sudah overloaded dan jelas membahayakan pekerja.

Masalahnya tak berhenti di situ. Dari sisi lingkungan, kandungan logam berat sudah mencemari sungai dan sumur warga sekitar. Itu fakta yang mengkhawatirkan. Hanif menegaskan, pengelolaan sampah di Bantargebang harus segera dialihkan secara bertahap. Tidak bisa lagi terus-terusan di sana.

Dia juga berjanji tak segan memberi sanksi tegas bagi pelanggar aturan. “Carut-marut ini wajib segera kita akhiri,” tegasnya. Momentum dukungan Presiden untuk bebas sampah pada 2029, harus jadi titik balik. Targetnya harus terukur.

Sebagai catatan, insiden mengerikan itu terjadi Minggu, 8 Maret 2026, sekitar pukul dua siang. Sampah tiba-tiba runtuh, menimbun warung dan beberapa truk. Proses evakuasi pun dilakukan dalam suasana mencekam. Hasilnya, tujuh korban ditemukan tewas. Enam orang lainnya berhasil selamat.