Kalbar Gelar Pelatihan Paralegal untuk Perkuat Layanan Hukum di Desa

Hari Senin lalu, tepatnya tanggal 24 November 2025, aula Soepomo di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tampak ramai. Meski acara pembukaannya digelar secara virtual via Zoom Meeting, semangat ratusan peserta yang hadir dari berbagai penjuru kabupaten terasa jelas. Inilah mula Pelatihan Paralegal Kalimantan Barat Tahun 2025 untuk Batch III dan IV.

Yang hadir dalam pembukaan itu cukup lengkap. Mulai dari perwakilan Ketua Komnas Perempuan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, hingga Kepala Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi setempat. Turut hadir para rektor dari sejumlah universitas seperti UNTAN, UPB, OSO, dan UNKA. Belum lagi kepala dinas terkait, mulai dari yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi dan UKM, hingga pemberdayaan masyarakat dan desa. Para direktur dari Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi se-Kalbar juga tak ketinggalan. Mereka semua, bersama narasumber, moderator, panitia, dan peserta yang memadati ruang virtual, menjadi saksi dimulainya program penting ini.

Jonny Pesta Simamora, sang Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, secara resmi membuka pelatihan. Dalam sambutannya, ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada semua pimpinan daerah, dunia pendidikan, dan instansi penegak hukum yang turut mendukung. Tapi lebih dari sekadar ucapan terima kasih, Jonny punya pesan penting.

Ia menegaskan bahwa setiap peserta yang hadir, baik di ruang utama maupun lewat layar, adalah calon paralegal masa depan. Mereka inilah yang nantinya akan menggerakkan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum di tingkat desa dan kelurahan masing-masing.

"Sistem kami mencatat sudah 243 orang yang mendaftar," ujarnya. Angka itu, katanya, masih bisa bertambah. Bahkan diharapkan bisa tembus lebih dari 500 peserta untuk batch kali ini.

Mengenai tugas mereka nanti, Jonny menjelaskan dengan cukup rinci. Paralegal desa ini tak hanya sekadar memberi informasi hukum. Mereka juga akan memberikan rekomendasi, memfasilitasi mediasi, bahkan mengarahkan warga pada rujukan hukum yang tepat. Untuk menunjang tugas itu, setiap paralegal akan dapat fasilitas dasar dan dukungan dari desa. Bisa berupa meja layanan, atau bahkan ruang khusus kalau memungkinkan.

Namun begitu, Jonny mengingatkan bahwa jalan mereka masih panjang. Tiga hari pelatihan intensif harus diikuti dengan serius, dilanjutkan dengan masa aktualisasi di lapangan selama dua bulan penuh. Ia juga berpesan agar peserta membangun komunikasi yang baik dengan para narasumber, yang kelak akan berperan sebagai mentor.

"Yang penting bukanlah latar belakang pendidikan hukum," tegasnya. "Tapi kemauan untuk mempelajari dasar-dasar peran paralegal dan kesiapan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat." Setelah penegasan itu, barulah ia secara resmi menutup sambutan dan membuka pelatihan.

Di sisi lain, Rini Safarianingsih dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang juga angkat bicara. Ia menekankan betapa krusialnya peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi di tingkat akar rumput.

"Materinya beragam, dari pengantar hukum, advokasi, bantuan hukum, sampai penyelesaian sengketa perdata, pidana, dan administrasi negara. Harus disimak baik-baik," pesan Rini.

Ia menambahkan, meski latar belakang pendidikan peserta berbeda-beda, pengalaman mereka dalam menyelesaikan masalah di desa justru bisa menjadi modal berharga. Pengalaman praktis itu, katanya, tak kalah penting dari teori.

Sebelum acara pembukaan dimulai, Sri Ayu Septina Wati, Penyuluh Hukum Ahli Madya, sempat menyampaikan laporan penyelenggaraan. Ia memaparkan semuanya, mulai dari dasar hukum pelaksanaan, tujuan pelatihan, jadwal, metode pembelajaran, hingga daftar lembaga bantuan hukum terakreditasi yang akan menjadi pelaksana di berbagai kabupaten.

Pelatihan ini sendiri dijalankan serentak lewat Zoom, terbagi dalam beberapa kelas atau breakout room. Untuk Batch III, pesertanya berasal dari Kabupaten Melawi, Sambas, dan Sanggau. Sementara Batch IV diisi oleh peserta dari Kabupaten Sintang. Total, ada sepuluh kelas virtual yang dibentuk.

Narasumbernya pun datang dari berbagai latar. Ada yang dari Kementerian Hukum sendiri, Polda Kalbar, Kejati Kalbar, dinas-dinas terkait, hingga beberapa fakultas hukum di Kalimantan Barat. Benar-benar kolaborasi.

Usai pembukaan, semua peserta langsung diarahkan masuk ke kelas Zoom masing-masing sesuai pembagian yang sudah ditetapkan. Pelatihan ini rencananya akan berjalan hingga 26 November 2025. Selama itu, metode pembelajaran jarak jauh akan didampingi secara teknis oleh tim IT Kanwil Kemenkum Kalbar. Perjalanan panjang menjadi paralegal siap dimulai.