Kalbar Gelar Pelatihan Paralegal untuk Perkuat Layanan Hukum di Desa

Hari Senin lalu, tepatnya tanggal 24 November 2025, aula Soepomo di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tampak ramai. Meski acara pembukaannya digelar secara virtual via Zoom Meeting, semangat ratusan peserta yang hadir dari berbagai penjuru kabupaten terasa jelas. Inilah mula Pelatihan Paralegal Kalimantan Barat Tahun 2025 untuk Batch III dan IV.

Yang hadir dalam pembukaan itu cukup lengkap. Mulai dari perwakilan Ketua Komnas Perempuan, Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, hingga Kepala Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi setempat. Turut hadir para rektor dari sejumlah universitas seperti UNTAN, UPB, OSO, dan UNKA. Belum lagi kepala dinas terkait, mulai dari yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, koperasi dan UKM, hingga pemberdayaan masyarakat dan desa. Para direktur dari Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi se-Kalbar juga tak ketinggalan. Mereka semua, bersama narasumber, moderator, panitia, dan peserta yang memadati ruang virtual, menjadi saksi dimulainya program penting ini.

Jonny Pesta Simamora, sang Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, secara resmi membuka pelatihan. Dalam sambutannya, ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada semua pimpinan daerah, dunia pendidikan, dan instansi penegak hukum yang turut mendukung. Tapi lebih dari sekadar ucapan terima kasih, Jonny punya pesan penting.

Ia menegaskan bahwa setiap peserta yang hadir, baik di ruang utama maupun lewat layar, adalah calon paralegal masa depan. Mereka inilah yang nantinya akan menggerakkan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum di tingkat desa dan kelurahan masing-masing.

"Sistem kami mencatat sudah 243 orang yang mendaftar," ujarnya. Angka itu, katanya, masih bisa bertambah. Bahkan diharapkan bisa tembus lebih dari 500 peserta untuk batch kali ini.

Mengenai tugas mereka nanti, Jonny menjelaskan dengan cukup rinci. Paralegal desa ini tak hanya sekadar memberi informasi hukum. Mereka juga akan memberikan rekomendasi, memfasilitasi mediasi, bahkan mengarahkan warga pada rujukan hukum yang tepat. Untuk menunjang tugas itu, setiap paralegal akan dapat fasilitas dasar dan dukungan dari desa. Bisa berupa meja layanan, atau bahkan ruang khusus kalau memungkinkan.

Namun begitu, Jonny mengingatkan bahwa jalan mereka masih panjang. Tiga hari pelatihan intensif harus diikuti dengan serius, dilanjutkan dengan masa aktualisasi di lapangan selama dua bulan penuh. Ia juga berpesan agar peserta membangun komunikasi yang baik dengan para narasumber, yang kelak akan berperan sebagai mentor.

"Yang penting bukanlah latar belakang pendidikan hukum," tegasnya. "Tapi kemauan untuk mempelajari dasar-dasar peran paralegal dan kesiapan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat." Setelah penegasan itu, barulah ia secara resmi menutup sambutan dan membuka pelatihan.