Mentan Ancam Alihkan Anggaran Daerah yang Tak Serius Cetak Sawah

Di hadapan seluruh Kepala Dinas Pertanian dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan instruksi tegas. Momentum swasembada pangan yang sudah diraih, kata dia, sama sekali tak boleh kendur. Itu harus dijaga, bahkan terus dipacu. Caranya? Dengan mempercepat program cetak sawah, mengoptimalkan lahan, serta mendorong program strategis lainnya secara berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan Amran dalam Rakornas yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa lalu. Rapat yang dihadiri jajaran eselon I dan II serta para kepala dinas se-Indonesia itu sekaligus menjadi ajang evaluasi. Mentan secara langsung mengecek progres cetak sawah per provinsi dan meminta laporan signifikan hingga akhir Maret 2026 nanti. Ia tak main-main. Daerah yang dianggap tidak serius akan mendapat sanksi, bahkan anggarannya berpotensi dialihkan.

“Bapak-Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Bapak-Ibu adalah pahlawan pangan yang membuat bangsa Indonesia terangkat di tingkat nasional dan global,” ujar Amran.

Ia melanjutkan, “Indonesia terhormat karena mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ke depan kita akselerasi. Yang tidak serius, kabupaten yang tidak serius, tolong nolkan anggarannya, Menteri yang tanggung jawab. Sampaikan Menteri yang tanggung jawab.”

Menurutnya, cetak sawah adalah fondasi. Tahun lalu realisasinya mencapai sekitar 200 ribu hektare, dan tahun ini ditargetkan 250 ribu hektare. Jika digabung dengan program optimalisasi lahan yang sudah berjalan, swasembada pangan bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan.

“Ini yang membuat sistem nanti. Ini yang membuat berkelanjutan swasembada kita,” tegasnya.

Di sisi lain, Amran juga memaparkan data yang cukup menggembirakan. Tren produksi dan serapan beras sedang naik. Pantauan harian menunjukkan, pengadaan beras pada Januari melonjak tajam 78 persen dibanding periode sebelumnya. Ia pun berani membuat proyeksi.

“Kalau tren ini bertahan tiga bulan saja ke depan, hampir pasti stok kita tembus 6 juta ton,” ungkapnya penuh keyakinan. “Ini belum pernah terjadi selama kita merdeka.”

Namun begitu, ia mengingatkan agar euforia ini tidak membuat semua pihak lengah. Evaluasi besar-besaran rencananya akan dilakukan usai Lebaran Idulfitri. Pada April 2026, bisa saja terjadi pergeseran anggaran secara masif.

“Kita evaluasi nanti setelah Lebaran. April kita evaluasi, pergeseran anggaran kita lakukan besar-besaran,” jelas Amran.

“Yang tidak serius, langsung kita pindahkan. Yang rajin, kita tambahkan. Kita mau negara ini berproduksi.”

Anggaran pertanian yang mencapai puluhan triliun rupiah, bagi dia, adalah amanah rakyat. Amanah itu harus diwujudkan menjadi produksi yang nyata. Maka, bantuan akan lebih diprioritaskan ke daerah yang progresnya bagus. Sementara daerah dengan capaian rendah, bantuannya bisa ditahan dulu sampai ada perbaikan.

“Tolong seluruh Dirjen, daerah yang capaiannya rendah, alihkan ke yang rajin. Jadi Kabupaten dan Provinsi yang tidak serius, anggarannya tarik, pindahkan ke Provinsi lain, Kabupaten lain,” paparnya lebih rinci.

Langkah tegas ini, katanya, justru bentuk tanggung jawab. Bahkan bentuk perlindungan agar daerah tak terbebani target yang tak bisa mereka kejar.

“Bentuk cinta saya, kalau Anda tidak sanggup, saya pindahkan anggarannya. Daripada nanti tidak berjalan optimal di kemudian hari,” pungkas Amran.

Selain beras, fokus pemerintah juga tertuju pada komoditas lain. Sesuai arahan Presiden, percepatan swasembada kedelai dan bawang putih terus didorong. Tak ketinggalan, penguatan hilirisasi untuk komoditas perkebunan seperti kakao, kopi, dan lada.

Dengan langkah-langkah terukur, realisasi anggaran yang disiplin, serta sinergi yang solid antara pusat dan daerah, Kementan optimis momentum ini bisa dipertahankan. Targetnya bukan hanya peningkatan produksi jangka pendek, tapi membangun sistem yang kokoh. Untuk ketahanan pangan nasional, tentu saja, dan kesejahteraan petani Indonesia di ujungnya.