Wali Kota Makassar Soroti Ketidaklolosan Calon Paskibraka Nasional 2026, Minta Seleksi Dilakukan Secara Fair

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026. Pernyataan itu muncul setelah polemik mencuat di media sosial terkait tidak lolosnya Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi asal Makassar yang sebelumnya disebut masuk tiga besar hasil seleksi awal perwakilan Sulawesi Selatan.

Dalam daftar akhir peserta yang akan mewakili provinsi ke tingkat nasional, nama Cathlyn tidak tercantum. Situasi ini memicu perhatian publik dan beragam respons warganet yang mempertanyakan keterbukaan mekanisme penilaian. Menanggapi dinamika tersebut, Munafri menyatakan keprihatinannya sebagai kepala daerah terhadap kondisi yang dialami peserta asal Makassar.

“Peserta dari Makassar ada, ini delegasi dari Kota Makassar yang dikirim seleksi. Masa tidak ada, kita berharap hasil seleksi semuanya fair,” ujar Munafri melalui keterangannya di Makassar, Rabu.

Ia berharap seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara objektif, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua peserta. Meski mengaku tidak mengetahui secara rinci proses penilaian di tingkat provinsi, Munafri menilai informasi yang berkembang mengenai adanya reposisi peserta patut menjadi perhatian.

“Saya tidak tahu persis apa kendala, tapi kan kami Pemerintah Kota punya perhatian, apalagi dengar-dengar ada reposisi. Padahal nilai siswa kabarnya cukup. Jadi, kita berharap benar-benar fair dalam proses ini,” sambungnya.

Di sisi lain, Munafri menyoroti aspek mental dan semangat para peserta yang telah melalui rangkaian seleksi dengan perjuangan panjang. Menurutnya, kondisi psikologis anak-anak yang sudah berproses harus menjadi prioritas utama.

“Kasihan anak-anak yang sudah berproses. Mereka sudah latihan, sudah mempersiapkan diri dengan baik. Yang dikhawatirkan itu mentalnya,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan pembinaan serta pengiriman delegasi sesuai prosedur yang berlaku. Setelah peserta mengikuti seleksi di tingkat provinsi, kewenangan penilaian sepenuhnya berada di tangan panitia seleksi provinsi. Munafri berharap hasil pembinaan yang telah dilakukan dapat dinilai secara objektif dan profesional dalam setiap tahapan seleksi.