Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, tiba-tiba muncul untuk inspeksi di Lapas Ciangir, Tangerang, Selasa lalu. Kunjungannya bukan cuma soal inspeksi rutin. Agus ingin melihat langsung lahan pertanian di dalam lapas, yang rencananya akan digarap maksimal oleh para narapidana. Hasil panennya nanti, harapannya, bisa masuk ke dapur lapas untuk diolah.
Nah, soal dapur ini ada kabar baru. Rupanya, Lapas Sukamiskin sudah resmi berfungsi sebagai dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Status itu didapat setelah Badan Gizi Nasional memberi lampu hijau, menilai fasilitas dapur di sana sudah memenuhi standar.
"Saya ke sini sekaligus mengecek program ketahanan pangan," ujar Agus kepada awak media yang menunggu.
Dia menjelaskan, berkat kerja sama dengan BGN, pihaknya akan membangun lebih banyak lagi dapur serupa. "Satu sudah jalan di Sukamiskin. Akan bertambah di 28 lokasi lain. Ke depan, rencananya ada 119 titik lagi yang akan kami siapkan," imbuhnya.
Menurut Agus, Kemenimipas akan memantau ketat kinerja dapur-dapur lapas ini. Kalau hasilnya efektif, kerja sama pasti akan diperluas. "Kemungkinan kalau nanti bagus, ya tidak menutup kemungkinan skalanya ditingkatkan," katanya.
Ketahanan Pangan: Bukan Cuma Program, Tapi Peluang
Di sisi lain, Agus melihat celah lain yang lebih luas. Program ketahanan pangan ini, baginya, bukan sekadar memenuhi agenda pemerintah. Ini adalah peluang ekonomi yang nyata. Dia bahkan mendorong pegawai di lingkungannya untuk serius menekuninya, bisa sebagai sumber penghasilan tambahan atau persiapan usaha saat pensiun nanti.
"Ini menurut saya peluang yang cukup baik," ujar Agus.
Sudah ada instruksi konkret dari sang menteri. Dia meminta para kalapas membangun jejaring dengan pengusaha pangan lokal. Tujuannya dua arah: pengusaha dapat pasar tetap untuk menyuplai bahan makanan ke lapas, dan ekonomi daerah bisa ikut bergerak.
Aturannya juga sudah ditetapkan. Vendor yang menyuplai lapas wajib menyerap minimal 5 persen hasil pertanian dari kegiatan narapidana. "Karena target marketnya kan ada," terang Agus.
Dia membeberkan logika pasarnya. Kebutuhan bahan makanan untuk narapidana dan program MBG itu pasar yang jelas. Belum lagi jika hasilnya berlebih. "Bisa buat suplai ke luar lapas. Sekarang saja ada lebih dari 20 ribu titik SPPG di Indonesia. Ini potensi pasar yang sangat besar," tambahnya dengan semangat.
Intinya, program ini dirancang agar semua pihak diuntungkan. Mulai dari narapidana yang dibina, pengusaha lokal, hingga pegawai lapas sendiri yang bisa terlibat investasi.
"Kalau dioptimalkan dengan kolaborasi, kita bukan cuma mewujudkan ketahanan pangan," pungkas Agus. "Tapi juga bisa berkontribusi bagi kesejahteraan banyak pihak."
Artikel Terkait
Akademisi Apresiasi Langkah Dasco Fasilitasi Pertemuan BI dan Kemenkeu di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Kemenag Perketat Izin Pesantren demi Lindungi Hak Anak, Izin Baru Anjlok Jadi 41
Pemprov Banten Temukan Perusahaan Air Minum Gunakan Tarif Rumah Tangga untuk Jual ke Industri
Menkeu: Dampak Kenaikan Harga Pertamax ke Inflasi Diprediksi Terbatas