Konflik Iran Uji Ketahanan Otonomi Strategis India di Timur Tengah

Selama bertahun-tahun, India telah memproyeksikan diri sebagai negara yang mampu melakukan apa yang sulit dicapai banyak kekuatan besar lain: membeli minyak dari Iran, membangun kerja sama pertahanan dengan Israel, mempererat hubungan dengan Amerika Serikat (AS), dan memperluas relasi ekonomi dengan negara-negara kerajaan Teluk, semuanya tanpa harus terseret ke dalam kubu regional atau aliansi formal mana pun. Namun, konflik yang kini melanda Iran mulai menguji secara serius kemampuan diplomatik New Delhi.

Perdana Menteri India Narendra Modi mulai merasakan tekanan itu. Ia dijadwalkan memulai lawatan diplomatik selama tujuh hari ke Uni Emirat Arab dan empat negara Eropa pada Jumat, 15 Mei. Bagi New Delhi, perang di Iran bukan sekadar krisis energi yang terjadi di kawasan lain. Konflik ini merupakan tantangan langsung terhadap asumsi dasar kebijakan luar negeri India di Timur Tengah, yakni keyakinan bahwa India dapat mempertahankan otonomi strategisnya sambil menjalin hubungan dengan setiap kekuatan besar di kawasan itu, terlepas dari persaingan di antara mereka.

Amitabh Mattoo, Dekan Sekolah Studi Internasional di Universitas Jawaharlal Nehru, Delhi, menilai bahwa India telah menghabiskan puluhan tahun membangun relasi harmonis dengan negara-negara yang saling bertikai di Timur Tengah dengan berpegang pada prinsip “realisme yang pragmatis”. Namun, konflik Iran telah mengubah peta geopolitik menjadi jauh lebih keras.

“Otonomi strategis bekerja paling efektif dalam tatanan dunia multipolar yang cair. Situasinya jadi lebih sulit ketika kubu-kubu yang bersaing secara serentak menuntut loyalitas politik, kepatuhan terhadap sanksi, dan keberpihakan keamanan,” kata Amitabh kepada DW.

Ia pun tahu persis apa yang bakal pertama kali dikorbankan ketika tekanan mencapai puncaknya. “Jika keadaan memaksa, insting pertama India akan selalu melindungi stabilitas ekonomi dan keamanan energi. Tak ada pemerintahan di New Delhi yang sanggup menanggung guncangan harga minyak yang berkepanjangan, gangguan pelayaran di Selat Hormuz, atau lonjakan inflasi domestik,” ujarnya.

Analisis ini bukan berarti menyiratkan hubungan New Delhi dengan Washington dan Tel Aviv akan retak. “Amerika Serikat tetap tak tergantikan bagi masa depan strategis India yang lebih besar: teknologi, pertahanan, keseimbangan Indo-Pasifik, dan akses terhadap modal global. Israel masih menjadi mitra penting di bidang pertahanan dan intelijen. Kawasan Teluk berperan sentral bagi energi, remitansi, dan stabilitas diaspora. Sementara Iran penting dari sisi geografis dan akses daratan,” jelas Amitabh.

Ia juga menganggap krisis ini mengungkap sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dilema kebijakan. “India bukan lagi penonton di Asia Barat. Ketergantungannya pada kawasan itu membuat setiap eskalasi kini langsung menguji ambisi India sebagai kekuatan besar. Otonomi strategis bukan lagi sekadar slogan. Ini adalah ujian ketahanan,” lanjutnya.

Di mata Amitabh, paradoks tersebut justru lahir dari keberhasilan India. “New Delhi menginginkan otonomi strategis. Namun, semakin dalam integrasi globalnya, semakin sulit pula bagi India untuk tetap tidak berpihak secara geopolitik ketika konflik besar pecah. Netralitas di Asia Barat yang terpolarisasi kini bukan lagi sebuah posisi, melainkan kemewahan,” ujarnya.

Sementara itu, tidak semua pihak sepakat bahwa strategi diplomatik multi-blok berada di ambang keruntuhan. T.S. Tirumurti, pensiunan diplomat sekaligus perwakilan pertama India untuk Otoritas Palestina, justru menilai perang Iran menjadi alasan bagi New Delhi untuk tetap mempertahankan kebijakan diplomatik yang sudah berjalan.

“Sejauh ini, kebijakan multi-blok kami, termasuk di Asia Barat, telah memberi manfaat besar seperti memperluas ruang pengambilan keputusan independen. Bila kami menyimpang dari pendekatan multi-blok dan mencondongkan diri ke pihak tertentu, ruang strategis kami akan menyempit,” kata Tirumurti kepada DW.

Ia juga menolak anggapan bahwa India menghadapi pilihan hitam-putih antara keamanan energi dan kemitraan strategis. “Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir kami mampu menavigasi persoalan semacam ini sambil tetap mengamankan pasokan energi dan menjaga hubungan baik dengan Israel maupun Amerika Serikat. Sejarah terbaru menunjukkan kebijakan India terkait keamanan energi dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan,” ujarnya.

Di sisi lain, kemampuan India mempertahankan strategi diplomatik multi-blok juga bergantung pada ketahanan ekonomi. New Delhi akan semakin kewalahan menanggung dampak finansial dari konflik kawasan yang berkepanjangan. Negara-negara Teluk memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah dan gas alam India. Lebih dari sembilan juta warga India tinggal dan bekerja di kawasan Teluk, sementara remitansi mereka memiliki keterkaitan besar dengan perekonomian domestik India.

Selat Hormuz menjadi titik tekanan yang paling nyata. Sedikit saja gangguan akan mampu mengguncang perhitungan impor India, biaya asuransi, inflasi, hingga stabilitas keuangan India. New Delhi merespons situasi tersebut dengan mendiversifikasi pemasok energi dan mengerahkan Angkatan Laut India untuk melindungi jalur pelayaran komersial. Namun, kedua langkah itu tidak murah. Cadangan minyak strategis India mungkin mampu meredam guncangan sementara, tetapi tidak dirancang untuk menghadapi konflik Teluk yang berkepanjangan.

Gaddam Dharmendra, mantan Duta Besar India untuk Iran, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir India konsisten memperluas hubungan dekat secara historis dengan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Karena itu, New Delhi akan menghindari keberpihakan di tengah garis perpecahan baru yang mulai muncul.

“Sebagai negara pengimpor energi bersih, prioritas strategis India adalah memperkuat rantai pasok hidrokarbonnya. Gangguan di Selat Hormuz dan kerusakan infrastruktur energi di kawasan negara Teluk telah memberi tekanan besar terhadap ketergantungan India pada kawasan tersebut,” kata Gaddam kepada DW.

Gaddam menilai India kemungkinan akan melakukan penyesuaian dalam strategi diplomasi multi-blok, tetapi tidak sepenuhnya menanggalkan strategi tersebut. “Dalam situasi seperti ini, Amerika Serikat yang kini menjadi eksportir besar minyak dan LNG, memiliki peran dalam bauran impor energi India. Karena itu, situasi ini bisa dilihat sebagai kondisi yang sama-sama menguntungkan,” ujarnya. Ia juga menilai bahwa mempertahankan sikap netral tidak selalu mudah, tetapi kini menjadi kebutuhan seiring perubahan geopolitik di kawasan Teluk.

Pertanyaan paling rumit kini bukan lagi soal pihak mana yang akan dipilih India secara resmi, melainkan terkait akumulasi keputusan-keputusan yang selama ini menyiratkan keberpihakan New Delhi. Shanthie Mariet D’Souza, pendiri Mantraya, forum riset independen, mengatakan bahwa India secara historis menggunakan konsep otonomi strategis sebagai pendekatan fleksibel yang mampu mengakomodasi hubungan-hubungan yang saling bertentangan.

“Konsep itu sendiri sebenarnya belum berada di bawah tekanan. Namun, kemampuan India menjaga keseimbangan hubungan dengan sekelompok negara yang sedang bersitegang mulai menghadapi tekanan besar. Bahkan nyaris mustahil dipertahankan jika perang terus berlarut,” kata Shanthie kepada DW.

Meski New Delhi masih menolak keberpihakan formal, tidak bisa ditampik bahwa kemitraan strategis dalam sektor teknologi dan ekonomi adalah dengan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara utama Teluk. “New Delhi masih berharap perang dapat segera diakhiri melalui mediasi, yang akan menjadi skenario terbaik bagi India. Lawatan multi-negara Modi yang dimulai dari Uni Emirat Arab kemungkinan mencerminkan upaya diplomatik tersebut,” pungkas Shanthie.